Kompensasi  “Blackout” di Jabar Rp 362 Miliar

15

BISNIS BANDUNG- Pemprov Jabar  terus berkoordinasi dengan  Perusahaan Listrik Negara (PLN)  terkait progres dari penyalaan listrik. Sampai sejauh ini tidak  ada korban jiwa akibat pemadaman listrik  (blackout)  massal  Minggu (5/8/2019) tersebut.

“Progres penyalaan listrik terus dilakukan. Sampai saat ini tidak ada data kematian dari RS atau hal yang fatal akibat pemadaman  itu,”  tutur Kepala Bidang Ketenaga listrikan  Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Jabar,  Ai Syadiah kepada wartawan  dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri)  di Gedung Sate, Jumat (9/8/2019).

PLN sudah merinci kebutuhan kompensasi terhadap wilayah terdampak pemadaman. Untuk wilayah Jakarta total kompensasinya senilai Rp311,78 miliar untuk pelanggan terdampak sebanyak 4,47 juta, Jawa Barat kompensasi yang dibayar sebesar Rp362,50 miliar dengan jumlah korban pemadaman listrik sebesar 14.287.910 pelanggan, dan Banten sebesar Rp165,60 miliar dengan total korban pemadaman 3.221.850 pelanggan.

Sementara, jika dirinci berdasarkan jenis pelanggan, kompensasi terbesar dibayarkan ke pelanggan rumah tangga senilai Rp346,92 miliar dengan jumlah 20.401.060 pelanggan. kemudian pelanggan industri Rp229,63 miliar untuk 28.043 pelanggan. Bisnis Rp214,99 miliar untuk 1.031.975 pelanggan, publik Rp28,43 miliar untuk 118.365 pelanggan, sosial Rp11,69 miliar untuk 389.690 pelanggan, layanan khusus Rp6,43 miliar untuk 17.369 dan pelanggan traksi Rp1,79 miliar untuk 61 pelanggan.

Menurut  Senior Manager General Affair PT PLN Distribusi Jabar, Andhoko Soeyono, pemadaman listrik (blackout) yang terjadi Minggu (5/8/2019) di Jabar timbulkan kerugian mencapai Rp330 miliar. Pemadaman tersebut membuat  14,2 juta pelanggan di Jabar terkena dampak.

“Kalau dirupiahkan kira-kira, ini perhitungan kan belum selesai. Kira-kira itu 30% dari yang kemarin diumumkan. Jadi kurang lebih Rp330 miliar,” ujar Andhoko.

Menurutnya, pemadaman tersebut terjadi lantaran bersangkutan dengan sistem. Di mana saat ini masih dilakukan invetigasi tim independen.

 “Jadi untuk distribusi Jabar memiliki fokus adalah untuk memulihkan kepada pelanggan pelanggan di Jabar,” katanya.

Andhoko menyebutkan, pihaknya menyiapkan kompensasi untuk pelanggan subsidi dan non subsidi. Untuk pelanggan subsidi diberikan kompensasi sebesar 20 persen dari tarif total.

“Kemudian yang non subsidi biasanya kita menyebutnya tarif adjustmen, kita berikan kompensasi 35%,” imbuhnya.

Terkait mekanisme diakuinya akan dikompensasikan di bulan ini. Untuk pelanggan pascabayar akan dipotong, kemudian yang prabayar saat membeli token kompensasi dilakukan pada saat itu. Artinya, akan mendapat dua token, yang satu adalah token saat membeli dan yang satu lainnya adalah hasil kompensensasi karena PLN tidak memenuhi tingkat mutu pelayanan.

“Dan mekanismenya, memang istilahnya adalah tidak ada uang, dikompensasikan di bulan ini, bulan Agustus nanti diperhitungkan di bulan rekening September,” ucapnya.

Pihaknya mengaku kompensasi ini adalah bentuk tanggung jawab PLN karena tidak mematuhi atau mengingkari dari tingkat mutu pelayanan yang dijanjikan kepada pelanggan.

“Karena ini adalah pelayanan publik maka itu sebagai rambu-rambu. Jika anda melanggar ini maka berilah kompensasi kepada pelanggan. Tingkat mutu pelayanannya, bilamana melanggar itu ada aturannya juga,” paparnya.

Dia memastikan kompensasi ini akan diberikan secara merata, sesuai dengan formulasi dan regulasi dari kementerian. Disinggung adanya pihak yang menilai kompensasi tidak sebanding dengan kerugian, dia katakan, kompensasi ini adalah bentuk tanggung jawab PLN karena tidak mematuhi atau mengingkari dari tingkat mutu pelayanan yang dijanjikan kepada pelanggan. (B-002)***