Di Jabar Banyak Industri Tidak Memberlakukan Struktur dan Skala Upah 

60

BISNIS BANDUNG — Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengungkapkan, saat ini sistem pengupahan perusahaan di Jawa Barat berbeda-beda . Ada yang menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektotal (UMSK) Kabupaten/Kota, tergantung jenis industri perusahaan.

Dikatakan Roy Jinto, perbebedaan upah karyawan di perusahaan, seharusnya berdasarkan jenjang karier, jabatan atau masa kerja, karena UMK hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja sampai 1 tahun. Sedangkan untuk masa kerja 1 tahun keatas harus diatas UMK yang besarannya dimusyawahkan dengan pekerja yang bersangkutan atau dengan serikat pekerja diperusahaan tersebut. “Perbedaan upah di perusahaan bisa disebabkan karena perbedaan masa kerja, jabatan, pendidikan, keahlian/skil dan hal tersebut merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan perusahaan untuk menerapkan sistem pengupahan yang proporsional,”ujar Roy.

Walau perbedaan upah/gaji tersebut menurut Roy , tidak terlalu signifikan, bahkan ada  perusahaan yang tidak membedakan upah karyawan walapun masa kerjanya sudah puluhan tahun, tapi upahnya sama dengan karyawan yang baru masuk atau kurang dari 1 tahun, ini justru tidak melaksanakan struktur dan skala upah yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Orang nomor satu di KSPSI Jawa Barat ini menegaskan, seharusnya perusahaan terbuka dalam sistem pengupahan secara transfaran,  sehingga karyawan mengetahui upah masing-masing tingkatan dan level jabatan , hingga ada motivasi dalam jengjang karier. “Mengenai perbedaan sistem pengupahan sudah diatur dalam UU 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker nomor 1 tahun 2017, tentang Stuktur dan Skala Upah, dimana upah pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun harus berbeda dengan yang masa kerja di atas 1 tahun, termasuk pekerja yang mempunyai skill dan pekerja yang tidak mempunyai skil harus berbeda, pekerja yang mempunyai jabatan dan tidak mempunyai jabatan, termasuk perbedaan dalam tunjangan pendidikan harus ada perbedaan.

Roy Jinto mengimbuhkan, kalau mengenai tingkat regional, jelas berbeda setiap Upah Minimum Provinsi ( UMP ), bahkan di seluruh indonesia. Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat juga berbeda dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat UMK nya berbeda, tertinggi Karawang dan terendah Kota Banjar. Mengenai upah minimum sektor juga berbeda antar kabupaten/kota walaupun jenis industrinya sama , ditambah lagi baru beberapa kabupaten/kota yang mempunya upah sektor dan mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat tidak mempunyai upah sektor dan tidak semua jenis industri masuk upah sektor, ini yang mengakibatkan terjadinya disparitas upah antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar jenis industri.

Agar tidak terjadi disparitas upah antar provinsi dan kab/kota dan upah sektor, tentu pemerintah harus membuat sistem pengupahan yang tersentralisasi secara nasional dengan membuat aturan pengupahan Upah Layak Nasional dan Upah Sektor Nasional, sehingga berlaku secara nasional dari Sabang sampe Merauke, hingga tidak ada disparitas upah antar provinsi dan kabupaten/kota lagi. “Upah sektor sebenarnya sudah berlaku dan berjalan di beberapa daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, walaupun tidak semua mempunyai upah sektor. Tugas pemerintah sebenarnya memastikan bagaimana agar upah sektor ini berlaku di setiap kabupaten/kota dan untuk semua jenis industri”, pungkas Roy. (E-018)***