Jawa Barat Produsen Kosmetik Halal Terbanyak Di Indonesia

67

BISNIS BANDUNG – Dasar hukum kewajiban kosmetik bersertifikat halal merujuk pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 dan PP nomor 31 tahun 2019. Wajib mengantongi sertifikat halal untk semua jenis kosmetik. Kalaupun terdapat pembatasan, LPPOM MUI masih menunggu Rancangan Peraturan Menteri Agama .

Kepala Humas dan Hubungan Antar Lembaga LPPOM MUI, Ivon Widiahtuti, S.Tp mengemukakan , aturan tersebut berlaku untuk kosmetik dalam dan luar negeri, karena di pada pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyebut yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. ”Sanksi yang diterapkan dapat berupa teguran hingga denda. Pengawasan produk , aturan serta sanksi kosmetik yang beredar di Indonesia saat ini dibawah otoritas Badan POM (BPOM),” baru-baru ini.

Dijelaskan Ivon , saat ini minat produsen kosmetik untuk mendaftarkan produknya agar disertifikasi halal semakin meningkat. Lama sertifikasi halal untuk produk kosmetik cukup bervariasi. Rata-rata untuk proses sertifikasi halal untuk produsen kosmetik berkisar 2,5 bulan sampai 6 bulan. Produsen kosmetik yang mengajukan sertifikasi halal didominasi produsen di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. “Beberapa keluhan yang kami terima dari produsen kosmetik, umumnya terkait kemudahan mendapatkan dokumen pendukung kehalalan bahan kosmetik. Hal ini dikarenakan, produk kosmetik yang disertifikasi halal belum sebanyak produk pangan, sehingga suplier bahan kosmetik masih belum memahami perlunya dokumen pendukung kehalalan untuk bahan kosmetik,”tutur Ivon

Ditambahkan, prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk kosmetik sama dengan prosedur sertifikasi halal produk pangan. Perhitungan biayanya pun sama. Sertifikat halal untuk produk kosmetik dapat dikeluarkan oleh daerah apabila produk kosmetik tersebut hanya dipasarkan di daerah saja. Sertifikasi halal produk kosmetik pemasarannya secara nasional perlu didaftarkan ke MUI pusat. Saat ini, sudah ada 97 perusahaan kosmetik yang bersertifikat halal MUI dan terbanyak di Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, lanjut Ivon , kendala yang ditemukan oleh LPMOM MUI, terkait rekomendasi sertifikat label halal kosmetik, untuk beberapa jenis bahan kosmetik cukup komplek, masih belum memiliki informasi yang memadai terkait kehalalannya , sehingga pelaku usaha perlu mencari alternatif bahan lain.

Bagi konsumen muslim, produk kosmetik bersertifikat halal tentunya akan menambah kenyamanan dan kepercayaan untuk menggunakan produk kosmetik , berdasar informasi dari pelaku usaha kosmetik yang mendapatkan sertifikat halal, peningkatan penjualan produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikat halal mengalami peningkatana hingga 20%.

Menurut Ivon, negara yang sudah ideal terkait aturan/kebijakan kosmetik sertifikat halal yakni Malaysia. Negara tersebut memiliki aturan sertifikasi halal yang ideal dan aturan diterapkan dengan dukungan pemerintah begitu pula dengan pengawasannya. Namun secara proses sertifikasinya Indonesia masih lebih ideal karena ketika melakukan proses sertifikasi halal, semua aspek akan diverifikasi tidak hanya proses produksi saja. (E-018)***