Pemekaran Daerah Untuk Apa dan untuk Siapa?

27

    SELEPAS Pemilu Presiden dan Legisatif 2019, yang residunya masih dirasakan masyarakat luas, tiba-tiba muncul pula wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Tidak kurang dari Gubernur  Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menangkap aspirasi masyarakat beberapa kabuaten tentang pemekaran daerah. Emil melihat sebagian wilayah dan warga yang kurang mendapatkan pelayanan prima, baik dari Pemkab maupun Pemprov.

   Wilayah dan masyatrakat yang selama ini merasa tidak terlalu dekat dengtan Pemkab antara lain wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Indramayu, dan Garut.  Wilayah-wilayah tersebut, dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain di Jabar, sangat luas. Masyarakat di bagian selatan Bogor, Sukabumi, dan Garut, seperti kurang terperhatikan. Warga di daerah itu metrasa sangat sulit ketika harus berurusan dengan pemkab karena faktor transportasi, infrastruktur, serta faktor komunikasi lainnya. Seorang warga yang ingin bersua wajah dengan bupati atau petinggi lainnya, harus menempuh jarak yang sangat sulit dan panjang.

     Agar masalah pelayanan bagi masyarakat semakin baik dan merata, pemekaran wilayah di bebetrapa kabupaten itu, mendesak dilaksanakan. Keterjangkauan pemkab terhadap masyarakat ”terpencil” semakin pendek Pelayanan terhadap masyarakat semaklin mudah dan merata. Kabupaten Sukabumi dan Bogor yang memiliki wilayah administratif sangat luas, pembentukan DOB menjadi sangat urgen. Namun pemprov dan pemkab tidak dapat melakukannya karena adanya moratorium pembentukan DOB. Hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat dilanggar pemkab atau pemprov.

     Dalam era otonomi daerah, selayaknya, pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di sebuah kabupaten/kota masuk pada wilayah kewenangan pemkab/pemkot. Namun pembentukan DOB menyangkut  masalah kompleks, seperti pengangkatan ASN, struiktur pemerintrahan beserta anggaran, pemkab/pemprov tidak dapat berbuat banyak. Semuanya, sesuai undang-undang, menjadi wewenang pusat. Pernyataan moratorium pembentukan DOB juga berkaitan erat dengan masalah itu serta masalah politik yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Belum lagi masalah SARA. Artinyua pembentukan DOB, menurut pertimbangan pemerintah pusat, tidak dapat dilakukan secara sederhana, tanpa penelitian saksama, terutama pembentuka DOB berupa provinsi.

     Pemerintah juga dalam pembentukan DOB itu bercermin pada DOB yang dibentuk lima tahun silam. Ada beberapa DOB yang sampai hari ini masih belum dapat mandiri. Pendanaan—terutama—masih sangat bergantung kepada subsidi kabupaten induk, pemprov, dan pusat. Pelayanan terhadap warga juga masih belum merata. Masyarakat masih mearasa sulit mengurus keperluan administratif ke pemkab. Sekadar contoh, ralyat yang bertempat tinggtal di Cobodas Wetan atau Kampung Kawunganten yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. Ketika mereka harus datang ke Nagmprah ibukota KBB, mereka harus melewati wilayah Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, baru kemudian ke Ngamprah. Apabila dilihat dari jarak, warga di perbataan timur KBB itu lebih dekat ke Kecamatan Tanjungsari. Mengapa wilayah itu harus masuk wilayah KBB?

     Menimba pengalaman pada penyelenggaraan pemerintahan di DOB ysng sudah ada itu, wajar apabila pemerintah pusat melakukan moratorium pembentukan DOB. Pemekaran wilayah atau DOB membutuhkan penelitian yang lama, terutama menyangkut pendanaan, komunikasi, budaya, ekonomi, potensi-potensi konflik, kekerasan, pendidikan, dan sebagainya. Apakah secara ekonomi, DOB itu akan mandiri secara cepat. Apakah secara politis, tidak akan menimbulkan efek samping berupa eksklusivisme masayarakat. Apakah secara budaya, mereka mampu menjaga kearifan lokalnya, dan sebagainya.

   Pembentukan DOB tidak didorong oleh kepentingan politik praktis, pembagian kewenangan/kekuasaan yang berbau KKN, dan kepentingasn-kepentingan subyektif lainnya. Karena itu pemekaran wilayah dengan pembentukan kecamatan dan kelurahan masih dapat dilakukan atas kesepakatan bersama dan petunjuk pemprov/pusat. ***