Nelayan Asing Pencuri Ikan Diduga Didukung Aparat Negaranya

17

BISNIS BANDUNG — Anggota Delegasi Republik Indonesia di Persidangan Asean Regional Forum (ARF) Dr.Teuku Rezasyah mengemukakan, sejak diberlakukannya UNCLOS pada tahun 1982 ,   pemerintah RI menolak segala bentuk illegal fishing dari negara manapun di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Diakui Teuku , upaya yang ditorehkan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia dalam memberantas illegal fishing saat ini sangatlah membanggakan.

Walau untuk mengawasi jutaan mil persegi wilayah Indonesia  membutuhkan koordinasi yang luar biasa dari berbagai Kementerian dan Lembaga, di tingkat pusat dan daerah . ”Namun prestasi yang ditorehkan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia dalam memberantas illegal fishing saat ini sangatlah membanggakan,” ucapTeuku menegaskan prestasi  Kementerian Kelautan .

 Penenggelaman ratusan kapal nelayan asing yang dilakukan setelah melalui proses peradilan,menurut Teuku sangatlah membanggakan masyarakat Indonesia. Namun prestasi ini, hendaknya disertai dengan meningkatkan pemberdayaan nelayan tradisional dengan menyediakan perangkat navigasi yang terhubung dengan citra satelit yang dioperasikan BPPT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga para nelayan tidak lagi pulang melaut tanpa hasil.

Dikemukakan Teuku , pemberdayaan nelayan hendaknya disertai dengan kemudahan kredit untuk meningkatkan kapasitas kapal mereka, sehingga dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lebih lama. ”Terkait hal ini , sungguh tepat jika pemerintah memperbanyak pendirian Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan tradisi maritim dari masyarakat pesisir,” ungkap Teuku.

Mengenai dampak dari penenggelaman kapal, dikatakan Teuku , mulai ada efek jera. Kini nelayan asing jarang melakukan illegal fishing. Akibatnya terjadi penurunan  dalam kapasitas industri kelautan mereka. Seperti  Vietnam, Thailand, dan Taiwan. Dampaknya , mereka secara diam-diam melanjutkan prakarsa illegal fishing dengan sistem monitoring yang terhubung dengan unsur laut negara mereka, seperti Angkatan Laut, Kementerian Teknis dan wilayah terluar mereka.

Unsur laut negara asing bergerak pro-aktif,  selain mengarahkan illegal fishing , mereka juga berani menghalangi upaya Indonesia mengusir kapal nelayan mereka. ”Hal ini telah mempersulit Indonesia memastikan kedaulatannya di ZEE yang dikuasai dan sah menurut hukum nasional dan hukum internasional,” ungkap Teuku, baru-baru ini.

Pakar Hubungan Internasional dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Fisip Unpad) ini menegaskan, sudah saatnya pemerintah menggandakan anggaran di sektor pertahanan laut, berupa perkuatan alutsista bagi TNI AL. Selain menggandakan belanja perangkat pengintaian dan pencegahan yang terkini, guna mendukung operasi keamanan di  laut yang dilakukan oleh otoritas sipil Indonesia. Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah RI mengoptimalkan kinerja industri strategis pertahanan yang ada, seperti PTDI, PT PAL, PT INTI, dan PT LEN, agar produk-produk mereka semakin terintegrasi dan menjadi perangkat wajib dalam pengadaan alutsista Indonesia.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah menghidupkan kembali  kearifan lokal di wilayah pesisir, seperti di Aceh, Bali, Banjarmasin, Banten, Cirebon, Makasar,  Riau, dan Tuban yang di masa lalu berhasil  mengawasi laut mereka sendiri. Sayangnya, ujar Teuku , tradisi ini sudah tergerus akibat penjajahan asing di masa lalu yang mengharamkan masyarakat terjajahnya menjadikan laut sebagai wahana pertahanan, keamanan, dan pembangunan. “Semoga melalui penghadangan illegal fishing , bangsa Indonesia secara bertahap berhasil mengembalikan tradisi kepemimpinan di laut yang pernah hidup dan jaya,” tambah Teuku.  (E-018)***