Raperda Jawa Barat Tentang Pendidikan Keagamaan Dibatalkan

11

BISNIS BANDUNG – Rancangan Peratarun Daerah (Raperda)  tentang pendidikan keagamaan yang belakangan ini  menjadi perhatian sejumlah  Anggota DPRD  Jabar, akhirnya dibatalkan. Pemprov Jawa Barat  menarik  Raperda tersebut, sebagaimana diutarakan Gubernur Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar,  (Kamis, 24/8/2019).

Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUPA-PPAS Perubahan TA 2019 dan KUA-PPAS TA 2020, Kang Amil sapaan akrabnya  menyampaikan terima kasih atas kinerja Pansus II DPRD Jawa Barat dalam pembahasannya  dengan  mencurahkan segala pemikirannya melalui pelaksanaan serangkaian pertemuan, studi banding, konsultasi dan pembahasan raperda bersama-sama unsur  Pemprov Jawa Barat.

Dia mengatakan tujuan Raperda tentang Pendidikan Keagamaan adalah dalam rangka menfasilitasi pendanaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, memperkuat aspek kelembagaan pendidikan keagamaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan.

Namun demikian, kata dia, pada tahapan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan DPR RI memberikan masukan dan saran agar pembahasan raperda tentang pendidikan keagamaan menunggu ditetapkannya undang-undang tentang pesantren, mengingat urusan agama merupakan urusan absolut pemerintah pusat, terlebih rancangan undang-undang pesantren sudah pada tahap penyiapan draft final, dan menurut agenda akan ditetapkan pada bulan oktober 2019. (B-002)***