Pemindahan Ibu Kota dan Pemekaran Daerah

19

  DIPICU wacana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia muncul lagi wacana pemekaran daerah. Tiba-tiba saja muncul wacana pembentuka Provinsi Bogor Raya yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Bogor Raya meliputi daerah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok. Lebih jauh kagi, muncullah keinginan elit politik di Bekasi dan Depok yang memilih bergabung ke DKI Jakarta.

   Semua wacana itu wajar dan sah  serta biasa dilakukan di mana pun di dunia ini. Pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur, seperti ketetapan Presiden Joko Widodo, bukan sesuatu yang mustahil dan mengada-ada. Indonesia sudah punya rencana kuat, memindahkan Ibu Kota  ke luar Jakarta. Presiden Soekarno bahkan sudah menentukan Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai calon Ibu Kota RI. Pembangunan kota tersebut sudah dirancang  sebagai ibu kota. Tinggal pelaksanaannya saja. Presidfen Soeharto merancang pembangunan Ibu Kota RI di daerah Jonggol, Bogor utara (selatan Berkasi). Presiden Susilo Bambang Yodhoyono telah membentuk tim khusus pengkajian pemindahan Ibu Kota RI.

    Di luar negeri juga banyak negara yang memindahkan pusat pemerintahan dari kota lama ke kota baru. Kota lama dibangun menjadi kota industri dan perdagangan. Mereka memilih ibu kota yang jauh dari hiruk pikuk perdagangan dan konsentrasi penduduk. Kalau kita berkunjung ke Canberra, Ibu Kota Australia itu merupakan kota yang sepi, jauh dibandingkan dengan Sidney yang ramai. Canberra seolah-olah hanya dihuni oleh para pegawai negeri dan para diplomat. Terbebas dari industri dan hiruk pikuk perdagangan.

    Dalam mewujudkan mimpi memindahkan Ibu Kota RI ke luar Jakarta, tampaknya Presiden Joko Widodo  lebih serius. Selain menyusun rancang bangun dan pemilihan tempat, Prersiden juga sudah merancang anggaran. Secara terbuka Prersiden menentukan daerah Kutai Kertanegara dan sekitarnya menjadi calon tunggal pembangunan Ibu Kota RI. Menurut Prersiden tahun 2024 Ibu Kota RI sudah pindah.

    Pertanyaan besar masyarakat, apakah pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta itu sudah benar-benar mendesak?  Menurut para ahli, dilighat dari berbagai hal, Jakarta sudah semakin tidak layak jadi Ibu Kota RI.Penduduknya semakin padat, kemacetan terjadi setiap saat, polusi sudah tidak terbendung, banjir tidak teratasi, beban DKI Jakarta semakin berat dan berbagai masalah yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksana pemerintahan. Jakarta sudah seperti Sidney di Australia, New York di AS, atau Istambul di Turki.  Agar Jakarta berkembang menjadi kota metropolitan, supermodern, kota bisnis internasional, jalan terbaik, memindahkan Ibu Kota RI ke luar Jakarta.

    Tanpa menghilangkan kepercayaan atas tekad Presiden, kita tahu persis, pemindahan sebuah ibu kota apalagi ke tempat yang sangat jauh, bukan pekerjaan mudah. Banyak hal yang harus diselesaikan. Contoh kecil, keluarga ASN. Mereka harus boyong ke Kaltim, meninggalkan keluarga dan tempat tinghgalnya di Jakarta atau tempat lain di sekitar Jakarta. Sudah siapkah infrastruktur bagi kepentingan pendidikan anak-anak mereka?  Belum lagi masalah budaya dan sikap hidup yang berbeda antara orang yang berasal dari Jawa dan warga Kaltim. Pembentukan budaya baru butuh waktu dan sikap toleransi kedua belah pihak.Jarak yang harus ditempuh warga yang ingin bertemu Presiden atau menteri sangat jauh dan membutuhkan fasilitas dan ongkos yang cukup besar. Aspirasi rakyat yang sedianya dapat disampaikan melalui demo ke depan istana atau langsung ke Presiden, nanti tidak akan mudah.

    Pertanyuaan yang sama tersampaikan pula kepada pengagasan Provinsi Bogor Raya.Namun karena peraturan pemerintah pusat  berupa moratorium pemebutkan DOB, hal itu masih dapat dibicarakan lebih jauh. ***