Tulus: Alihkan Subsidi Energi Untuk Tekan Defisit BPJSKes

8

BISNIS BANDUNG — Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan lebih dari 100 %. Jika dilihat dari besaran iuran yang berlaku saat ini, memang masih jauh dibawah biaya pokok (cost structure). Walau usulan Menkeu untuk menaikan iuran BPJSKes hal yang rasional, namun kenapa kenaikan itu harus dibebankan ke konsumen atau ada skema lain untuk menekan tingginya defisit finansial BPJSKes yang serta merta kenaikan iuran menjadi solusi tunggal yang dibebankan kepada konsumen.

Hal itu dikemukakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  Tulus Abadi menanggapi rencana kenaikan iuran BPJSkes hingga 100%.

Dikemukakan Tulus, pemerintah sebenarnya bisa melakukan relokasi subsidi energi dan menaikan cukai rokok. Sebagian  subsidi energi yang  mencapai Rp 157 triliun sebagian bisa direlokasi menjadi subsidi BPJSKes atau  menaikan cukai rokok dan persentase kenaikan cukai rokok  sebagian bisa langsung dialokasikan untuk mensubsidi BPJSKes.

Skema seperti itu menurut Tulus ,  selain tidak membebani konsumen BPJSKes, juga sebagai upaya preventif promotif, sehingga sangat sejalan dengan filosofi BPJSKes. Pemerintah juga bisa menambah suntikan subsidi ke BPJSKes, kenapa kalau untuk subsidi energi  pemerintah mau menambah. ”Kenapa untuk subsidi BPJSKes tidak ? Padahal tanggungjawab terhadap keberlangsungan JKN adalah tanggung jawab pemerintah,”ungkap Tulus Abadi baru-baru ini kepada BB di Bandung.

Dikemukakan Tulus Abadi, jika pemerintah tetap ngotot akan menaikan iuran BPJSKes,  YLKI mendesak pemerintah dan managemen untuk melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BPJSKes. Pertama ; menghilangkan kelas layanan, iuran BPJS berkeadilan yang mampu bayar lebih tinggi .

Kedua ; daftar peserta BPJSKes kategori PBI harus diverifikasi ulang dan  lebih transparan serta akuntabel nama penerima PBI dan harus bisa diakses oleh publik. Ketiga ; managemen BPJSKes harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah yang mencapai 54 %. Tulus menyebut , fenomena tunggakan  jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJSKes. Di sisi lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakannya semakin tinggi.

Ke empat ; YLKI mengusulkan untuk  mitra faskes tingkat pertama, seperti Puskesmas dan Klinik harus diverifikasi, khususnys terkait ketersediaan dan jumlah dokter yang tersedia.

Tulus menjelaskan bahwa pihak YLKI mengajukan usulan besaran kenaikan tarif dengan formulasi besaran, untuk kategori peserta PBI kenaikannya pada kisaran Rp 30.000-Rp 40.000. Sedangkan untuk peserta non PBI,  usulan tarif rata-rata Rp 60.000.

Dikatakan Tulus , pihaknya mendorong pemerintah untuk memprioritaskan skenario yang lain, seperti merelokasi subsidi energi dan atau menaikan cukai rokok untuk menambal defisit finansial BPJSKes, dan tidak perlu menaikan tarif. ”Kenaikan tarif adalah skenario terakhir,”pungkas Tulus. (E-018)***