Pemindahan Ibu Kota Jabar Jangan Latah  Perhatikan Insfrakstruktur dan Suprastruktur

21

BISNIS BANDUNG — Pengamat Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H, Mahi M. Hikmat, M.Si menyebut, setelah isu pemindahan ibu negara dari Jakarta ke Kalimantan yang menjadi perbincangan hangat di  masyarakat. Kini mencuat wacana pemindahan Ibukota Provinsi Jawa Barat  yang dinyatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil , hal tersebut spontan  menciptakan berita dengan berbagai macam opini .

Menurut Mahi , bila dicermati dengan seksama, rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewanakan pemindahkan Ibu Kota Provinsi  akan melahirkan spekulasi-spekulasi awal di masyarakat dari berbagai aspek dan berbagai sektor . Hal tersebut karena sejak berdirinya Provinsi Jawa Barat telah menjadikan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga rencana pemindahan Ibukota Provinsi tersebut  telah menuai pro dan kontra .

Sebenarnya, lanjut Mahi , jika dikaji dari berbagai aspek seperti keadaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang masih kondusif, perekonomian Jawa Barat yang  stabil bahkan cenderung naik, sektor pendidikan yang semakin digandrungi masyarakat seta kesehatan yang semakin baik dalam proses pelayanannya, rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat bukan sesuatu yang mendesak . “Gubernur tidak perlu latah mengikuti rencana kepindakan Ibukota Negara dari Jakarta ke Samarinda (Kalimantan) yang terkesan tergersa-gesa. Namun untuk jangka panjang, hal itu bisa saja menjadi bahan pemikiran bersama karena berbagai aspek kehidupan di Kota Bandung pasti akan terus berkembang, ” ungkap Mahi , akhir pekan lalu kepada BB di Bandung.

Mengamati dari pemberitaan statement yang dikeluarkan oleh RK dalam beberapa media, menurut Mahi ,  ada empat poin penting terkait rencana pemindahan ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini, antara lain kondisi fisik wilayah Kota Bandung yang sudah tidak mendukung, wilayah Kota Bandung sudah tidak cocok dijadikan sebagai pusat pemerintahan disebabkan berbagai faktor, kantor pemerintahan yang tidak merata (terpisah-pisah),  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dalam satuan luas wilayah. Statement tersebut,  akan muncul dua isu utama,  yakni manfaat dan dampak. Kedua hal ini merupakan sebab dan akibat dari sesuatu yang akan dilakukan. Jika ada sebab maka akan ada akibat, begitupun sebaliknya.

Dikemukakan Mahi , manfaat dari pemindahan ibu kota provinsi Jawa Barat,  pertama bagi pemerintah, adalah manfaat dari berbagai aspek seperti pemerataan kesejahteraan, kesehatan, layanan publik, pendidikan dan lainnya tidak terlepas dari Pusat Pemerintahan yang akan berada dalam satu area, sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahan dapat terkoordinasi dengan baik. Manfaat lain ,  bagi warga Jawa Barat ,yakni dari sektor pelayanan.

Tiga wilayah yang diusulkan untuk Ibukota Provinsi yang baru, antara lain Tegalluar, Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat dan Segitiga Rebana (Patimban, Kerjatati dan Cirebon). Jika dilihat dari struktur  geografis dan letak wilayah, di masa mendatang, kemungkinan ketiga tempat tersebut akan berkembang dan menjadi wilayah cukup maju pesat di Provinsi Jawa Barat. Pertama, wilayah Tegalluar Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah yang cukup besar untuk pusat pemerintahan , yakni 736 hektare (ha). Luas lahan akan memberikan keleluasaan untuk penataan kota dan perkantoran pemerintahan. Akses jalan  dekat dengan jalan tol Padaleunyi. Namun, Tegaluar ini terkenal karena rawan banjir, karena itu membutuhkan penataan yang cermat dalam sistem drainase, sebagai upaya penanggulangan banjir yang lebih komfrehensif.

Kedua, Walini Kabupaten Bandung Barat sering disebut sebagai Kota Raya  atau kota terencana. Walini diproyeksikan sebagai pusat bisnis dan pemukiman berwawasan ramah lingkungan . Fasilitas yang ada di Walini direncanakan bermacam-macam, mulai dari pusat fashion, agrowisata, mal, tempat rekreasi, mal, hingga agrowisata. Namun, letaknya cukup jauh . Jalan  menuju Walini masih jalan kabupaten yang lebar jalannya tidak  memadai. Namun, dapat dihidupkan kembali jalan kereta api sebagai alternatif.

Ketiga, Segitiga Rebana merupakan gabungan tiga kawasan yang berada di sisi utara Jawa Barat dekat dengan Jawa Tengah. Tiga kawasan itu, yakni Patimban, Kerjatati dan Cirebon. Dengan hadirnya Bandara Kertajati dan Tol Cipali, jelas wilayah ini menjanjikan terjadi pengembangan tata kota dan pusat keramaian. Namun, daerah ini hanya berpihak pada Ciayumajakuing plus Sumedang. Rebana tidak berada pada titik sentral atau wilayah Jawa Barat, sehingga terkesan makin menjauhkan rentang kendala, terutama bagi Depok, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, bahkan Bandung.

Mahi menyebut, dari ketiga daerah tersebut ada hal-hal yang tidak bisa terjawab jika disetarakan dengan Kota Bandung , yakni aspek sejarah dengan berbagai insfrakstruktur dan suprastrukturnya, sehingga Bandung sebagai Ibukota Provinsi tidak dapat tergantikan. Di Bandung banyak  tempat-tempat bersejarah, di antaranya  Gedung Sate yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Jalan Asia-Afria dengan Gedung Asia-Afrikanya, tidak mungkin tergantikan.

Oleh karena itu, lanjut Mahi , jika  Ibu Kota Provinsi akan pindah ke tempat lain harus merupakan hasil  beberapa proses kajian, penetapan, dan pengajuan dalam rencana pemindahan yang matang. Selain itu Pemda Jabar , juga harus mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. (E-018)***