Rully : RUU Perkoperasian Mengakomodir Kepentingan Koperasi

75

BISNIS BANDUNG — Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM , Prof.Dr.H.Rully Indrawan mengemukakan, saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU Perkoperasian, sudah finalisasi di tingkat Panitia Kerja (Panja) di Komisi 6. Hal itu dilakukan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 mengenai membatalkan UU nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Salah satu amar putusan MK menurut Rully adalah  memberlakukan kembali Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu. Karena pemberlakuan UU nomor 25 Tahun 1992 tersebut sifatnya sementara,lanjut Rully , maka pemerintah segera menyusun konsep RUU perkoperasian pengganti dari UU nomor 25 Tahun 1992 tersebut.

Dikemukakan Rully , pembahasan selanjutnya adalah penyampaian hasil Panja RUU Perkoperasian kepada Rapat Kerja (Raker) dengan mengundang Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM oleh Komisi 6.

Rully Indrawan yang juga  Guru Besar Unpas ini mengatakan, pemerintah telah menyusun naskah akademis dan draft rumusan RUU Perkoperasian dan telah di lakukan pengharmonisasian dengan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, dan telah di sserahkan surat penyampaian Hasil harmonisasi RUU Perkoperasian dari Kementerian Hukum dan HAM Kepada Menteri Koperasi dan UKM bernomor t PPE.PP.02.03-170 tertanggal 26 Februari 2016. Selanjutnya Menteri Koperasi dan UKM juga menyampaikan Surat kepada Presiden RI perihal Permohonan Menerbitkan Surat Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dengan Nomor surat 05/M.KUKM/III/2016 tertanggal 11 Maret 2016. Presiden RI menyampaikan surat kepada DPR perihal penunjukkan 3 (tiga) Menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Perkoperasian dengan DPR melalui Surat Nomor R-48/Pres/07/2016.Tanggal 19 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Kerja Pertama antara Menteri Koperasi, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi 6 DPR .

Rully menyebut , beberapa alasan perlunya  RUU Perkoperasian karena UU Perkoperasian saat ini berlaku  sementara waktu (putusan MK).

Prof Rully mengimbuhkan, pemerintah sebagai pengusul RUU agar  dalam penyusunan dan pembahasan semaksimal mungkin memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal terkait dengan perkoperasian. Selain mendengar masukan dari para ahli.

Sebenarnya , ujar Rully , UU nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah berlaku selama 27 (dua puluh tujuh) tahun , hingga saat ini dalam pemberlakuannya tidak ada permasalahan. WalauRUU Perkoperasian  tidak disahkan, tidak akan menggangu kehidupan perkoperasian. Kendalala dan hambatan belum disahkan RUU  karena ada beberapa pengaturan yang belum  di sepakati dan mendapat penolakan dari masyarakat. Sebagai contoh pengaturan mengenai Dekopin, Syariah dan beberapa pengaturan yang lain. RUU ini mendelegasikan beberapa pengaturan yang akan di atur dalam Peraturan Pemerintah. “Kami sudah menyusun draft Peraturan Pemerintah delegasi dari RUU Perkoperasian tersebut. Bilamana RUU tersebut disahkan menjadi UU, maka yang dilakukan pertama kali adalah melakukan sosialisasi UU Perkoperasian kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi seluruh Indonesia dan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia dalam melakukan sosialisasi UU Perkoperiasan kepada gerakan koperasi,” ujar Rully , baru-baru ini kepada BB di Bandung. (E-018)***