Meningkatkan Produksi Dalam Negeri

6

BERBEDA dengan bangsa-bangsa di negara-negara lainnya di dunia, bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sulit untuk menumbuhkan kecintaan kepada produk-produk dalam negeri. Bukan hanya masyarakat kelas tinggi yang lebih menyukai barang-barang impor ketimbang produksi dalam negeri, masyarakat kelas menengah ke bawah pun yang penghasilannya paspasan, lebih memilih barang-barang dari luar negeri ketimbang produksi bangsa sendiri. Hal itu menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menghargai produksi bangsa sendiri. Betapapun unggulnya produksi dalam negeri dibanding barang-barang impor, namun prioritas pilihan tentulah barang-barang impor lebih dahulu. Jika terpaksa, barulah pilihan jatuh kepada produksi dalam negeri.

Keadaaan itu sungguh bertolak belakang dengan keadaan di beberapa negara lain. Di Korea Selatan misalnya, kecintaan pada  produk dalam negeri sedemikian tigginya, hingga menyisihkan barang-barang produk impor. Kesadaran untuk mencintai produk dalam negeri tumbuh dengan sendirinya. Kesadaran itu bersifat merata, di seluruh lapisan masyarakat. Sikap seperti itu tentu saja sangat menunjang upaya pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan volume prduksi dalam negeri. Dengan demikian, produksi dalam negeri meningkat dengan sendiriya tanpa harus dipaksa-paksa oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai praturan sampai tingkat keputusan presiden.

Keengganan untuk menggunakan prduksi dalam negeri tidak hanya merupakan sikap masyarakat awam, melainkan juga sikap dari aparat pemerintah sendiri. Lembaga-lembaga pada tingkat kmenterian, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, serta badan usaha lainnya yang dimiliki negara tidak memilih barang produksi dalam negeri untuk berbagai kegiatan penunjangnya, melainkan justru meimilih produk-produk luar. Dalih yang dikemukakannya selama ini adalah kualias yang jomplang antara produk impor dengan produksi dalam negeri. Dalih yang tak semestinya diemukakan, karena kualitas tokh bisa ditingkatkan. Konon, alasan utamanya tidak terletak pada rendahnya kualitas produk-produk dalam negeri, melainkan pada tingginya keuntungan yang diperoleh dari pengunaan produk impor. Importir bersedia memberikan komisi tinggi ketimbang pengusaha produk dalam negeri.

Keadaan semacam itu teramati oleh pemangku kepentingan peningkatan produksi dalam negeri. Untuk kesekian kalinya pemerintah melalui kewenangan prediden mengeluarkan Keputusan Prsiden Nmor 24 Tahun 2018 Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Isinya, mewajibkan kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN dan BUMD untuk menggunakan barang-barang produk dalam negeri. Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 24/2018 itu tentu tidak harus membuat produsen barag-barang dalam negeri idak brusaha untuk meningkatkan kualitas  produksinya. Kewajiban menggunakan produksi dalam negeri harus diimbangi degan peningkatan kualitas produki, agar tidak ada alasan lagi dari pihak-pihak yang diwajibkan itu untuk tidak menggunakan produsi dalam negeri.

Sesungguhnya, rendahnya kalitas produk dalam negeri yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak yang berkewajiban menigkatkan volume produk dalam negeri, hanyalah merupakan pembenaran dari upaya mereka untuk memilih produk impor yang konon lebih menguntugkan secara ekonomi. Padahal, jika penggunaan produk dalam negeri ditingkatkan akan berdampak pada peningkatan kapasitas produk dalam negeri. Jika kapasitasnya meningkat, tentu akan timbul minat dari para prdusen dalam negeri itu untuk mengekspor barang-baragnya ke luar negeri. Dengan emikian, ketimpangan neraca perdagangan impr-ekspor bisa tertolong. Mengutip Kompas (3/9), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2019 mencapai 97, 68 miliar dollar AS. Nilai impor terbesar dialami oleh bahan baku dan pendukungnya yang mencapai jumlah 72,86 miliar dolar AS.

Jika nilai impor sebesar itu digunakan dengan sadar untuk meningkatkan produk dalam negeri, hasilnya tentulah sudah nampak. Jika kesadaran akan kecintaan terhadap produk dalam negeri sudah tumbuh sejak awal, pastilah produk dalam negeri, baik kapasitas maupun nilai ekonominya sudah menunjukkan peningkatann yang signifikan. Jika saja keputusan presiden tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu  dikeluarkan pada awal pemerintahan Jokowi, dampak positifnya saat ini pastilah sudah sangat terasa. Kita memang selalu terlambat dalam melakukan hal-hal baik.***

Dr. Yayat Hendayana,M.Hum

Pengajar pada program

Sarjana dan Pascasarjana Unpas.