Proyek Strategis Jabar Rp 800 Triliun

148

PEMDAPROV  Jawa Barat   dalam empat tahun ke depan berambisi mewujudkan proyek-proyek strategis yang tersebar di kabupaten/kota. Ini tentunya  tidak terlepas dari mimpi yang hendak direalisasikan menjadi  Jabar Juara Lahir Batin.

Dinamakan proyek strategis lantaran  bertekad memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan  yang berdampak pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka, perlu langkah dalam menginisiasi pembuatan mekanis percepatan penyediaan inprastruktur serta penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya.

Pengertian strategis memiliki makna  yang berhubungan, pertama sebagai instrumen pemenuhan hak sosial dasar rakyat dan kedua mempersempit jarak ketimpangan dan ketidakseimbangan pembangunan antar pelaku usaha dan wilayah

Makna strategis adalah mempercepat mobilitas dan penurunan biaya logistik,  mempertimbangkan daya saing dan perkembangan global, dan  mendukung keterpaduan industrialisasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.

Untuk menjalankan proyek strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)   Jawa Barat lima tahunan (kepemimpinan Gubernur dan Wagub Jabar masa jabatan 2018-2023), kebutuhan  dana untuk  membangun infrasruktur menembus Rp 800 triliun.

 “Tahun ini saja terdapat 30 proyek strategis yang akan diprioritaskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperlukan anggaran Rp 500 miliar,” tutur Sekretaris Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar, Eko  Priastono  kepada wartawan dalam agenda  Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Selasa, 3 September 2019.

Eko menyebut  anggarannya antara Rp 3 miliar sampai Rp 60 miliar, jadi total sekitar Rp 500 miliar. Banyak di antaranya dibagi menjadi  dua  tahap, di slot (anggaran) 2019 dan 2020 yang  tersebar tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagian besar proyek strategis itu sudah masuk dalam tahapan pengadaan barang dan jasa.

Proyek strategis tersebut dibiayai dari dana infrastruktur dalam APBD Jawa Barat yang tahun ini seluruhnya dianggarkan Rp 4 triliun. Dalam RPJMD Jawa Barat lima tahun ini, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur menembus Rp 800 triliun. Jika saja dari APBD provinsi tidak akan cukup, perlu dicari pendanaan  dari pusat, KPBU, dana CSR, dana umat, dan lain sebagainya tentunya.

Memiliki corak

Penting disadari, bahwa pada umumnya proyek infrastruktur memiliki tiga  corak karakteristik. Yakni  biaya mahal, penyelesaiannya lama, serta tingkat pengembalian investasi tidak cepat. Ini menjadi alasan rasional bagi pihak swasta untuk memilih sebagai pemanfaat ketimbang harus membangun infrastruktur. Pengecualian mungkin terjadi jika ada banyak ‘pemanis’ yang dianggap layak secara bisnis.

Kendati berbiaya mahal, proyek infrastruktur sangat penting dan strategis. Tak ada yang menyangkal bahwa pembangunan infrastruktur berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi. Mayoritas studi telah banyak memberikan evidence terkait dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itulah, untuk mengatasi pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pola pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk berbagai proyek infrastruktur. KPBU merupakan pola pembiayaan alternatif dan kreatif untuk membiayai berbagai proyek pemerintah di tengah keterbatasan dana pemerintah. Dengan KPBU, ketersediaan dana menjadi lebih pasti sehingga proyek yang dikerjakan cepat selesai.  Hal ter4sebut  beralasan karena pembangunan infrastruktur Jabar memerlukan anggaran yang sangat besar sehingga sulit dengan hanya mengandalkan APBD atau APBN.

Dalam menerapkan KPBU, Pemprov Jabar sudah memiliki Keputusan Gubernur tentang Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat dan Membangun Kerja Sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Mengembangkan Infrastruktur di Jawa Barat, yang ditandatangani saat Musrenbang di Kota Bandung pada 2 April 2019.

Pola inilah yang dianggap mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan. Contoh proyek pemerintah yang dianggap sukses menerapkan pola KPBU adalah proyek Sampah Regional Nambo bagi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Provinsi Banten. Sampah Regional Nambo telah menjadi contoh proyek pengelolaan sampah regional di Jawa Barat.

Pasca  terbit keputusan gubernur, 19 proyek infrastruktur strategis akan menggunakan skema pembiayaan KPBU. Tiga proyek besar di antaranya akan segera diluncurkan yakni TPAS Legoknangka, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede, dan LRT Bandung Raya yang merupakan konektivitas dari KA Cepat Bandung – Jakarta ke depan jalur kereta api penghubung kota dan kabupaten sekitar.

Semoga saja skema  pembiayaan KPBU ini dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota demi mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin. ***

 

DEDDY GUNADI, Mahasiswa pascasarjana di Bandung