Ibukota Jadi Ancaman Budaya Lokal Seperti Terjadi Pada Warga Betawi

60

BISNIS BANDUNG —  Memindahkan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang saat ini ramai diwacanakan merupakan sebuah keputusan politik mengikuti pemikiran yang dibangun pada masa Presiden Soekarno.

Demikian dikemukakan anggota delegasi Republik Indonesia di Persidangan Asean Regional Forum (ARF), Teuku Rezasyah, Ph.D menanggapi soal pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan. Menurutnya, keputusan politik yang dibuat Presiden Joko Widodo ini, harus terus disempurnakan, dengan riset makro hingga mikro, sampai akhirnya dapat dibenarkan oleh seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku.

Kepindahan Ibukota haruslah terprogram, misalnya dalam waktu 15 tahun. Dalam kurun waktu lima tahun pertama sebagai tahap pemindahan sebagian instalasi strategis dan obyek vital serta Kementerian teknis di bidang Kependudukan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perikanan,  dan Perkebunan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  tertentu, yang secara khusus berhubungan dengan produktivitas ekonomi kerakyatan.

Menurut Teuku Reza, perlu diperhatikan adalah dampak keamanan dari sebuah Ibukota baru yang berdekatan dengan wilayah Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Dalam hal ini menuntut perkuatan  sebuah markas dan instalasi militer .

Akademisi Hubungan Internasional Unpad ini mengatakan, guna mengantisipasi perdebatan di DPR yang belum tentu mulus, akan terjadi dialog seputar pembangunan infrastruktur, kepindahan personil dan kesiapan daya dukung manusia dan lingkungan hidup, sebaiknya pemerintah menjadikan wilayah di Kalimantan Timur tersebut untuk terlebih dahulu berkembang secara ekonomi,”teuku reza.

Oleh negara lain

Sementara itu,  Pengamat Hubungan Internasional Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Dr. Gilang Nur Alam.,S.IP.,M.Sc menyebut , fenomena  pemindahan Ibukota negara pernah dilakukan oleh negara lain  dengan beragam argumentasinya. Seperti yang dilakukan oleh Brasil , karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat , mungkin alasan ini mirip dengan yang dilakukanh Presiden Jokowi. Kemudianpemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 juga memindahkan Ibukotanya dari Seoul ke Sejong, walau arti Seoul  dalam bahasa Korea memiliki makna Ibukota . Pemindahan Ibukota juga dilakukan oleh pemerintah Tiongkok .

Menurut Gilang , jika kita tarik ke belakang, secara historis gagasan pemindahan ibukota dari Jakarta sebenarnya bukan hal yang baru. Pada masa penjajahan, pada tahun 1906 pemerintah Belanda telah merencanakan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Bandung ,kemudian diwacanakan kembali di era Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mewacanakan pemindahan Ibukota negara dari Jakarta pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya awal Desember 2009.

Diakui Gilang ,  untuk mengkritisi terkait kebijakan pemindahan ibukota negara harus dikaji dari berbagai perspektif , ekonomi, bisnis, politik dan sosial merupakan dimensi yang sering muncul . Perspektif keamanan kultural dampak dari pemindahan ibukota memiliki konsekuensi yang harus dihadapi oleh masyarakat adat. Secara sosial, di antaranya harus siap menghadapi arus perpindahan penduduk . Selain akan memunculkan ancaman budaya bagi penduduk lokal. Sepertiterjadi pada warga asli Jakarta (Betawi). Etnis Betawi terpinggirkan dari wilayah Jakarta. Hal sama dikhawatirkan oleh tokoh masyarakat adat di Kalimantan apabila Ibukota baru  terrealisasi .

Di sisi lain Gilang menyebut, secara teknologi pembangunan Ibukota negara di Kalimantan  pastinya disertai dengan peningkatan infrasturktur informasi dan teknologi.  Sebagai ibukota negara pengembangan akses internet akan menjadi perhatian pemerintah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat lokal untuk mengakses berbagai macam informasi yang diterima oleh masyarakat yang dapat merubah prilaku keseharian  dan budaya masyarakat lokal. Sebab itu, tambah Gilang, sudah seharusnya pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi memikirkan langkah strategis guna melakukan keamanan kultural agar apa yang terjadi terhadap masyarakat asli Betawi tidak dirasakan oleh masyarakat adat Kalimantan (Kutai Kertanegara). (E-018)***