Kartel Importasi Bawang Putih Diperankan 19 Pengendali Harga

84
Kartel Importasi Bawang Putih Diperankan 19 Pengendali Harga

BISNIS BANDUNG — Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia–KPPU RI,  Kodrat Wibowo mengatakan, pada bulan February hingga Mei 2019, terjadi lonjakan kenaikan harga bawang putih, hal itu oleh KPPU  dinilai  aneh.

KPPU sendiri menurut Kodrat sudah menghentikan penelitian tentang fenomena lonjakan harga bawang putih yang terjadi awal tahun ini, karena melihat  telah terjadi ada perubahan tata niaga importasi bawang putih, sejalan dengan mekanisme diterbitkannya Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang kemudian dijadikan acuan untuk mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sementara berdasarkan laporan yang diterima KPPU para pelaku usaha sudah mengajukan ke Kementan maupun ke Kemendag untuk memperoleh RIPH dan SPI, tapi selama Januari-April tidak diterbitkan (keluar izin).

Sebelumnya, ujar Kodrat , KPPU memenangkan perkara terkait perkara impor bawang putih dengan putusan perkara kasasi No. 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 dari Mahkamah Agung (MA). Dengan putusan ini 19 importir bawang putih dinyatakan terbukti sebagai kartel importasi bawang putih dengan modus  bersepakat mengatur harga. ”Terkait hal itu , KPPU merekomendasikan agar pemerintah segera membereskan urusan importasi bawang putih melalui kebijakan-kebijakan strategis serta perbaikan teknis mekanisme pemberian izin,” ungkap Kodrat baru-baru ini.

Dikemukakan Kodrat , KPPU tidak ingin mengulangi perkara serupa karena gugatan para terhukum sempat dimenangkan oleh PN saat itu dan sempat menjadi polemik karena ikut membawa peranan Kementrian Perdagangan dalam kisruhnya importasi bawang putih dan lonjakan harga. Kisah serupa, meningkatnya harga bawang putih di awal tahun seakan-akan menjadi tren tahunan. Sepertinya para pelaku usaha juga sudah bisa memprediksi pola ini, sehingga bisa memperkirakan setiap awal tahun terjadi lonjakan bawang putih di pasar karena pasokannya berkurang dan otomatis harga meningkat. Karenanya KPPU memilih untuk terlebih dahulu memberikan advokasi kebijakan dengan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) terutama kaitannya dengan masalah perizinan impor bawang putih yang jelas , khususnya penyebab masalah lonjakan harga bawang putih setiap tahunnya.

Produksi bawang putih nasional , sejauh ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan nasional.  Pada tahun 2017, hanya ada 19,5 ribu ton bawang putih yang dihasilkan dari tahan seluas 2.146 hektare. Bahkan produksi tahun 2017 berkurang dari tahun 2016 sebesar 21,15 ribu ton dari lahan seluas 2.407 hektare. Perbandingan produksi nasional dengan impor untuk bawang putih adalah 1:30. Indonesia menjadi importir terbesar bawang putih yang nomor ke-2 setelah Thaiand. Negara sumber impor bawang putih adalah China yang  pada tahun 2018 mengirim ke Indonesia mencapai 580,84 ribu ton, atau setara dengan US$ 493,7 juta (Rp 7 triliun),  hanya sekitar 1.684 ton yang datang dari negara Asia  dan 464 ton  dari India. Artinya, 99,6% bawang putih Indonesia berasal dari China.  “Tidak tahu kenapa konsumsi bawang putih masyarakat Indonesia makin meningkat. Mungkin karena jumlah penduduk bertambah dan semua makanan Indonesia menggunakan  bawang putih. Jadi wajar bawang putih diimpor, karena produksi nasional hanya sepertigapuluh dari kebutuhan nasional,” ungkap Kodrat menambahkan.

(E-018)***