Sejarah Kabupaten Bekasi Wilayah yang Semula Dikuasai Tuan Tanah

1426

Pada abad ke-5 Masehi di wilayah Jabar berdiri kerajaan Tarumanegara dengan raja bernama Purnawarman . Menurut Prof. Dr. Purbatjaraka ,  istana kerajaan ini terletak dekat sungai Ciliwung dan sungai Bekasi. Kerajaan Tarumanegara  runtuh sekitar antara abad 7 – 8 akibat serangan Kerajaan Sriwijaya. Namun, sebenarnya kerajaan ini masih ada hingga abad ke-10 Masehi(Rohedi, 1975:31). Menjelang keruntuhan Tarumanegara, di Jawa Barat ada 2 kerajaan besar , yakni Kerajaan Galuh (abad ke-8) dan Kerajaan Pajajaran (abad ke-14). Diantara kedua kerajaan tersebut yang memiliki pengaruh cukup besar adalah Kerajaan Pajajaran yang menguasai wilayah Bekasi . Pada masa Kerajaan Pajajaran, Bekasi merupakan salah satu daerah sangat penting karena letaknya yang sangat strategis sebagai daerah  pelabuhan Sunda Kelapa.

Bekasi tidaklah dapat dipisahkan dari kolonialisme Belanda, pada saat itu Bekasi merupakan salah satu distrik (kawedanaan) dari Afdeeling/regenschap Meester Cornelis, yakni Residensi Batavia yang dibagi menjadi tiga onderdistrik yang di dalamnya terdapat tuan-tuan tanah yang terbagi dalam kesatuan administrasi terkecil yang disebut kampung. Akibat diterapkannya system penguasaan tanah secara partikelir,  pada tahun 1869 terjadi pemberontakan petani Bekasi di Tambun. Pada tanggal 6 September berdiri Sarekat Islam Cabang Bekasi yang tujuannya ingin menyusun kekuatan untuk melawan tuan tanah.

Setelah pemerintahan Hindia Belanda takluk kepada Jepang yang kemudian  mengambil alih seluruh administratif pemerintahan dan keamanan sampai ke tingkat kampung. Sejak awal pemerintahan, semua partai politik dibubarkan sampai akhirnya terbentuk Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) dan pada tanggal 8 Januari 1944 didirikan organisasi yang lebih luas yaitu Jawa Hokokai (Kebangkitan Jawa).  Saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, kota-kota disekitar Jakarta , seperti Tangerang, Bogor dan Bekasi menyambutnya dengan semangat dan penuh suka cita, bahkan sempat menimbulkan kekerasan dengan cara melucuti persenjataan setiap tentara Jepang yang tertangkap dan tidak sedikit yang terbunuh.  Sejak itu di Bekasi muncul beberapa pergerakan masyarakat yang tujuannya untuk melawan pendudukan Jepang yang kejam dan menyengsarakan rakyat. Pada tanggal 19 Oktober 1945 terjadi insiden Kali Bekasi dan tanggal 23 November 1945 dimulainya peristiwa Bekasi lautan api ,  yakni pertempuran antara masyarakat Bekasi dengan tentara sekutu.

Situasi tahun 1949 masih diwarnai pertempuran dan diplomatis, Bekasi masih merupakan kawedanaan, bagian dari Kabupaten Jatinegara (cikal bakal Kab.Bekasi). Kemudian awal tahun 1950 para tokoh masyarakat Bekasi membentuk Panitia Amanat Rakyat Bekasi dan pada tanggal 17 Januari 1950 Panitia Amanat Rakyat mengadakan rapat raksasa dengan semua rakyat Bekasi. Selain mengajukana beberapa tuntutan, rakyat Bekasi meminta kepada pemerintah agar Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi. Setelah tiga kali pembicaraan antara bulan Februari sampai Juni 1950 akhirnya Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS menyetujui pembentukan Kabupaten Bekasi.

Penggantian nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi tertuang dalam UU No. 14 tanggal 8 Agustus Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten di Jabar serta memperhatikan PP No. 32 tanggal 14 Agustus 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU No. 12, 13, 14, dan 15 tahun 1950, dan realisasinya baru dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1950 yang kemudian diakui sebagai lahirnya Kabupaten Bekasi/Hari Jadi Kabupaten Bekasi dengan Bupati pertama adalah R. Suhanda Umar, SH. Lambang Kabupaten Bekasi adalah “SWATANTRA WIBAWA MUKTI” yang berarti “daerah yang rumah tangganya sendiri, pemerintahan yang berwibawa/berpengaruh menuju masyarakat yang subur dan makmur. (E-001) ***