Menpan Resmikan MPP Sumedang Sebagai Alat Interaksi Masyarakat dan Pemerintah

18

BISNIS BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Drs. Syafruddin, M.Si meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang di Alun-alun Sumedang.

Sebelum Menpan Syarifuddin tiba di lokasi MPP sejumlah pelajar sudah memenuhi kawasan Jalan Prabu Geusan Ulun menuju Alun-alun Sumedang untu menyambutnya.

Menpan  bersama Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir diarak Seni Kuda Renggong dari Rumah Dinas Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan menuju halaman depan Gedung Negara untuk melakukan serangkaian seremonial Grand Launching Mal Pelayanan Publik tersebut.

Dalam sambutannya, Menpan Syafruddin mengatakan, MPP adalah simbol bertemunya upaya pemerintah dan harapan masyarakat akan kehadiran pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, aksesibilitas mudah dan terintegrasi. Sebab itu berbagai jenis pelayanan pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, hingga seluruh stakeholder terkait digabungkan dalam satu tempat.

“MPP diharapkan dapat memberikan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dengan standar yang mendekati  internasional. Oleh karena itu, MPP ini menjadi fenomena global. Hampir tiap negara berlomba-lomba mengusung Open Government ini,” ujarnya.

Dikatakan Menpan , pada era globalisasi sekarang sistem yang dibangun harus terintegrasi dan digital. Sehingga adaptif dengan paradigma masyatakat kekinian, namun tidak meninggalkan kultur lokal.

“Sumedang dan Bogor adalah dua daerah di Jawa Barat yang pertama mendirikan MPP. Dari 514 kabupaten kota, baru 17 yang sudah punya MPP,” ungkapnya.

Selain itu, MPP sendiri adalah bentuk inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang patut diapresiasi. Tercatat sejak 2014 hingga sekarang, kurang lebih  ada 14.000 inovasi di bidang pemerintahan maupun di unit-unit kerja , di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun kementerian.

“Dari sejumlah inovasi tersebut, ada yang sudah mendapatkan penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Antara lain pada 2018 oleh Puskesmas Teluk Bintuni Papua, melalui Inovasi Sistem e-dat dan tahun 2019 oleh BNPB melalui inovasi Petabencana.id,” terangnya.

Menurutnya , pelayanan publik yang berkualitas  tidak hanya ditandai oleh kepuasan masyarakat, tetapi ditandai dengan kebahagiaan masyarakat.Ciri bangsa yang maju adalah masyarakatnya yang bersama-sama dengan pemerintah berpartisipasi dalam program-programnya. Mereka bergairah dan berbahagia atas pelayanan publik yang diberikan.

Ia menambahkan, MPP bukan hanya tentang pelayanan pemerintah, tetapi yang memuaskan dan yang membahagiakan.

“Jadi outcome MPP mendorong kemandirian wilayah untuk peningkatan APBD. Jika APBD meningkat, maka ruang gerak untuk program pemerintah juga terbuka. Kepercayaan publik meningkat, dan dampaknya melegitimasi semua program pemerintah daerah,” tutur Menpan.

Sementara Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir mengatakan, pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang harus diwujudkan, sebagaimana tuntutan otonomi daerah. Sekaligus menjadi salah satu parameter bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Fenomena yang cepat akan memangsa yang lambat adalah realita yang tengah kita hadapi. Pemerintah yang lambat merespon berbagai keinginan dan harapan masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan pemerintah ditinggalkan oleh masyarakatnya,” kata Dony.

Dony memaparkan, dalam Peraturan Menteri PAN RB RI 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, telah membuka ruang bagi daerah untuk mengkolaborasikan semua pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dalam satu tempat yang terintegritas, baik pelayanan perizinan maupun pelayanan publik lainnya.

Perlu saya jelaskan, ujar Bupati , sampai dengan tanggal 10 September 2019, tercatat ada sekitar 16.508 orang masyarakat yang datang ke MPP Kabupaten Sumedang untuk mengurus berbagai pelayanan publik. Di antaranya sebanyak 3.808 orang (23%)  mendaftar secara online,  12.700 orang (77%) mendaftar melalui mesin antrian yang ada di MPP Kabupaten Sumedang.

Hadir juga pada acara tersebut,  Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB RI, Prof Diah Natalisa , Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo Deputi VII Bidang Koordjnasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Noviana Andrina S.H. MAP Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Publik Wilayah 1, Direktur Utama PT Taspen (Persero) serta para Kepala Dinas PMTSP kabupaten/kota, Forkopimda Kabupaten Sumedang dan tamu undangan. (E-010) ***