Kenaikan Cukai Rokok  25 % Masih Sebatas Gimmic Policy

26

BISNIS BANDUNG — Pemerintah bersiap-siap menaikan cukai rokok pada tahun 2020, sebesar 23 % serta kenaikan harga retail rokok sebesar 35%. Rencana  tersebut masih sebatas  gimmic policy karena belum ada aspek legalitasnya

Demikian dikemukakan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menanggapi rencana pemarintah menaikan cukai dan harga retail rokok pada tahun 2020 . Tulus mengungkapkan beberapa catatan  terhadap rencana pemerintah kebijakan tersebut , antara lain , renacana itu masih sebatas “gimmic policy”, mengingat belum ada aspek legalitasnya. Baru sebatas komitmen politik saja. Sampai detik ini belum dituangkan pada sebuah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai dasar legalitas kenaikan cukai dimaksud. Kemudian prosentase kenaikan sebesar 23 % sebenarnya kenaikan yang kecil, bahkan “enteng-entengan” saja, karena dua tahun sebelumnya tak ada kenaikan cukai rokok. Kenaikan sebesar 23 % merupakan kenaikan “rapelan” .

Dikemukakann Tulus, kenaikan 23 % merupakan kenaikan rata rata, bukan kenaikan setiap kategori/jenis rokok. Jika kenaikan 23 %  itu dikenakan pada  jenis rokok yang tidak populer atau tidak laku di pasaran,  tidak ada gunanya kenaikan 23 % tersebut.

Berbeda jika kenaikan pada merek rokok ternama, seperti pada kategori SKM 1 (Sigaret Kretek Mesin) prosentasenya kecil,  dampak terhadap pengendalian konsumsi di level konsumen nyaris tidak ada. Apalagi, kenaikan harga di level retail yang mencapai 35 % (kenaikan rata rata). Jika dirupiahkan kenaikan harga di ritail hanya berkisar Rp 10-35/batang. ”Nyaris tak ada artinya, harga rokok masih sangat terjangkau oleh konsumen.  Jika pemerintah akan menaikan cukai dan harga rokok untuk pengendalian konsumsi , harga jual rokok minimal Rp 70.000/bungkus,” ujar Tulus menjelaskan harga rokok.

Terkait hal itu YLKI mendesak pemerintah untuk segera mensahkan kenaikan cukai rokok secara definitif dengan sebuah PMK. YLKI juga mendesak agar formulasi kenaikan cukai rokok  lebih fair.

”Terapkan kenaikan cukai rokok 23 % pada jenis rokok kategori SKM 1, bukan malah sebaliknya kenaikan pada kategori SKM 1 prosentasenya sangat kecil,”ungkap Tulus Abadi kepada BB,  baru-baru ini di Bandung.

Kenaikan cukai rokok sebesar 23 %, sebelum disahkan dengan PMK dengan formulasi yang fair; belum layak diberi apresiasi. Masih kentara pemerintah lebih dominan memerhatikan kepentingan industri rokok untuk menaikkan tarif cukai, bukan aspek pengendalian konsumsi.

Bahkan menurut Tulus , belum pro pada kepentingan petani tembakau lokal, manakala pemerintah tak bernyali untuk memberikan kenaikan prosentase yang tinggi pada jenis rokok yang menggunakan daun tembakau impor.

YLKI  meminta Kemenkeu melakukan simplifikasi sistem cukai rokok.

Ditegaskan Tulus , cukai mau naik  setinggi apapun tapi kalau modelnya masih multi layer seperti saat ini maka  kurang efektif. Justru akan memicu munculnya produk atau merek-merek  baru yang hanya untuk menyiasati kenaikan cukai . (E-018)***