Pengusutan dan Penindakan Kebakaran Hutan Bagai Jaring Laba-Laba

50

BISNIS BANDUNG — Mantan Ketua Dewan Nasional  WALHI periode 2012 – 2016, Dadang Sudardja menyebut, maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan hal yang sangat memperihatinkan. Seharusnya hal ini tidak terjadi seolah jadi hal rutin tahunan apabila pemerintah  belajar dari peristiwa sebelumnya dan serius melakukan upaya pengawasan dan mencegah .

Dikemukakan Dadang , kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun ini terjadi di enam provinsi, yakni di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di Riau terdapat 59 titik panas, di Sumsel 366, Jambi 222,  Kalbar 527, Kalsel 119 , kemudian di Kalteng 954 titik panas. Berdasarkan data  Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, kebakaran lahan di Jambi luasnya mencapai 11.022.000 hektar,  Kalbar seluas 25,900.00  hektar,  Kalteng  44.769.00 hektar, Kalsel  19.490.00 hektar, Kaltim 6.715.00 hektar, Kaltara 1.444.00 hektar, Kepulauan Riau 5.625.000 hektar, Riau 49.266.00 hektar, Sumsel 11.826.00 hektar, Sumut 1.775.00 hektar, Sumbar 30.900 hektar. ”Umumnya kebakaran terjadi di konsensi perkebunan sawit  yang di kelola pihak swasta maupun masyarakat,  termasuk hutan lindung,” ungkap Dadang.

Dikatakan Dadang ,  semua jenis hutan di negeri ini terancam kebakaran saat memasuki musim kemarau, terutama di lahan-lahan gambut. Sebenarnya  pepohonan di hutan sudah habis ditebang, kebakaran terjadi pada lahan  yang mayoritas lahan gambut. “Hampir setiap tahun  terjadi kebakaran  di semua provinsi. Bahkan cenderung meningkat ,  terutama  di wilayah provinsi Kalimantan, Sumatera, Sulawes dan Papua. Di daerah tersebut banyak pohon ditebang,  kemudian berubah menjadi lahan  perkebunan, terutama perkebunan sawit,” ujar Dadang, Senin.

Berdasarkan data  BNPB, ada dua penyebab kebakaran. Pertama karena diakibatkan oleh panas matahari, tetapi yang dominan  disebabkan karena  sengaja di bakar, baik oleh pemilik perusahaan perkebunan,maupun  sebagian kecil dilakukan oleh  masyarakat yang sengaja membakar lahann untuk lahan berkebun. Cuaca itu menurut Dadang , hanya pemicu saja dan  alamiah , yang dominan adalah faktor kesengajaan. Mereka membakar hutan untuk dijadikan atau membuka  lahan perkebunan dengan cara dibakar untuk menekan  biaya olah lahan agar lebih murah  Dampak dari terjadinya kebakaran hutan sudah pasti terhadap kesehatan masyarakat , pendidikan dan lainnya.  Kerugian secara ekonomi  sangat besar . Kondisi ini sudah masuk dalam katagori bencana. “Saya kira masyarakat sudah bisa menilai, pengusutan dan penindakan pada pemicu karhutla  sejauh jalan ditempat alias tidak menimbulkan efek jera. Kejadiannya terus berulang  setiap tahun. Jika diibaratkan hukum itu jaring laba-laba, maka yang dijerat hanya serangga kecil ,” tutur Dadang seraya menambahkan , sejauh ini upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana juga nyaris tidak ada.

Dadang menegaskan, stop ijin untuk kebun sawit, jadikan lahan yang kritis menjadi hutan kembali. Lahan gambut sangat rentan terbakar , pada lahan serupa ini  jangan ada kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran. Hutan harus dijaga dan dijauhkan dari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan hutan terbakar. Semua harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestariaan hutan yang merupakan ekosistem bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sementara itu, Anggota Delegasi Republik Indonesia di Persidangan Asean Regional Forum (ARF), Teuku Rezasyah, Ph.D mengemukakan, maraknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)  disejumlah wilayah di Indonesia, terdapat potensi negara-negara disekitar Indonesia seperti Malaysia dan Singapura, untuk sulit menolak gelimbang kritik dari  masyarakat mereka, yang hajat hidup mereka terganggu oleh kualitas udara yang memburuk. Jengah akibat kritikan dari masyarakat mereka sendiri, pemerintah Malaysia dan Singapura untuk kesekian kalinya akan kembali menyatakan keprihatinan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Kedua negara ini merasa pemerintah RI lamban menangani masalah ini, maka mereka berpotensi menjadikan  Kasus Kebakaran hutan ini sebagai materi yang patut dibicarakan di berbagai forum regional dan internasional.

Teuku Rezasyah menyebut, kebakaran hutan juga terjadi di berbagai kawasan di dunia, namun berbeda dengan di Indonesia   karena dapat tuduhan sebagai negara yang sulit mengurus dirinya sendiri dan negara yang tidak peka atas berbagai konvensi internasional lingkungan hidup yang telah ditandatangani. Hal ini berdampak pada menurunnya kredibilitas Indonesia dan menyebabkan citra negatif atas perpanjangan dan peresmian  investasi asing, termasuk berkurangnya wisatawan asing  dan wisatawan nusantara ke berbagai wilayah tujuan wisata .

Menurut pakar hubungan internasional Unpad ini ,  lebih memalukan bagi RI, seandainya dua negara kecil di Pasifik Selatan, Solomon dan Vanuatu, mengaitkan masalah kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ini dengan isu Papua. Tudingan mereka adalah adanya potensi kebakaran yang serupa di Propinsi Papua dan Papua Barat, sehingga merambah ke wilayah Papua New Guinea (PNG). Respon yang perlu dilakukan pemerintah RI di dalam negeri adalah dengan cara memprioritas mekanisme penegakan hukum secara  tegas kepada para pelaku dan otak intelektual dibelakang  pegawai kecil yang jadi korban hukum, termasuk  aparat penegak hukum yang terlena tidak menegakan seluruh aturan hukum yang berhubungan dengan hutan. “Peradilan ini agar diselenggarakan secara terbuka, serta mengijinkan seluruh  anggota  masyarakat dan dunia usaha yang menjadi korban, untuk bersaksi. Diharapkan seluruh mekanisme penegakan hukum ini sudah terselenggara sebelum pelantikan kabinet baru  bulan Oktober mendatang,” ungkapnya menegaskan harapannya.  (E-018) ***