Budi Laksana, SIP. Diawali Dari Keprihatinan Nasib Nelayan

100

Budi Laksana, SIP., lahir di Jakarta tanggal 26 Desember 1978,  dan merupakan suami dari Tuti Aswati (30) ini, kini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Serikat Nelayan Indonesia (Sekjen DPP SNI).

Budi mengatakan, berdirinya Serikat Nelayan Indonesia diawali dari rasa keprihatinan para nelayan di beberapa wilayah, mulai dari masalah kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Laut lebih luas dari daratan, namun ironisnya, kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir jumlahnya berada di tingkat tertinggi.  Masalah nelayan tidak bisa diselesaikan dengan sendiri-sendiri, melainkan harus melalui satu kesatuan dan payung organisasi nelayan yang mandiri dan kuat. Inilah yang  menjadi dasar terbentuknya SNI.

Ayah dari Dylan Apta Laksana (6) dan Darma Aryasatya Laksana (5) ini, menjabat sebagai Sekjen Dewan Pengurus Pusat SNI sejak tahun 2010. SNI sendiri bergerak di bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat nelayan, baik pemberdayaan sosial ekonomi maupun politik. Kontribusi SNI menjadi penting dan terasa dampaknya, dengan cara mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Dengan adanya UU ini, nelayan khususnya nelayan kecil bisa mendapatkan asuransi nelayan, dan pemerintah benar- benar hadir di tengah-tengah nelayan sebagai warga negara.

Budi mengaku, sejak awal ia sudah terlibat dalam pembentukan Serikat Nelayan Indonesia, karena ia hidup di daerah pesisir Indramayu dan Cirebon, dan sebelumnya ia juga sempat mendirikan kelompok nelayan yang bersifat lokal. Lalu, bersama dengan para nelayan lainnya ia berjuang melalui organisasi nelayan. Nelayan merupakan komunitas yang unik, karena hampir sebagian hidupnya berada di laut dan acuh ketika diajak bicara politik maupun pemberdayaan. Biasanya mereka langsung menutup diri, karena nelayan merasa hanya beraktivitas antara rumah dan laut, yakni mencari ikan, pulang kerumah, dan kemudian berangkat lagi melaut, sehingga jauh dari informasi. ”Ini yang menjadi motivasi dan inspirasi saya. Organisasi adalah alat, sejak saat itu saya terus fokus dan konsisten untuk mengembangkan Serikat Nelayan Indonesia,” tutur Budi.

Hampir 9 tahun Budi Laksana berkiprah di Serikat Nelayan Indonesia. Ia tertarik untuk bergabung di SNI, karena nelayan itu butuh kawan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Saat ini, tidak sedikit orang yang mengatasnamakan nelayan untuk kepentingan pribadi, nelayan selalu diposisikan sebagai masyarakat yang bodoh, susah diatur, berwatak kasar, dan persepsi negative lainnya. Sebenarnya, nelayan adalah sosok yang pada dasarnya memiliki solidaritas tinggi, kerjasama tim yang kuat serta memiliki kemauan tinggi untuk berubah. Latar belakang seorang nelayan berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan ini merupakan suatu keunikan.

“Disamping kerasnya aktivitas nelayan, terkadang juga mereka bersikap apatis atau masa bodoh, karena yang dia tahu hanya laut. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang, karena memang selama bekerja di laut, mereka tidak memiliki waktu untuk santai. Untuk menyelenggarakan rapat dengan nelayanpun, harus menunggu waktu saat mereka di darat atau saat tidak melaut,” ucap Budi Laksana.

Menurut data SNI, anggotanya berjumlah sekitar 1 juta orang, yang tersebar di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, 7 kabupaten di Jawa Barat, 6 kabupaten di Jawa Tengah, 10 kabupaten/kota di Jawa Timur, 2 kabupaten di Bali, dan 3 kabupaten di Sulawesi Barat, serta 3 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Budi, kiprahnya di SNI layaknya seperti di rumah sendiri yang harus diperbaiki, agar  terlihat rapih dan tetap ‘dihuni’, kecuali bila mandat sebagai Sekjen sudah dicabut oleh anggota.

“Kepada anak anak, saya berpesan, untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, dan pasti nantinya kamu akan dibalas dengan kebaikan pula. Pada prinsipnya, saya mengajarkan anak saya untuk berbuat kebaikan, menghormati orang tua dan menghargai orang lain. Untuk meningkatkan kualitas diri dan profesi, saya terus melakukan eksistensi dalam komunitas/jejaring organisasi SNI. Dan untuk menguatkan kapasitas anggota, kami memberikan pendidikan organisasi, yang juga sudah ditetapkan oleh AD/ART organisasi.  Ada 5 jenis pendidikan yang diberikan kepada calon anggota dan anggota SNI, baik laki-laki maupun perempuan, yakni pendidikan yang sesuai target SNI, seperti pendidikan koperasi yang sesuai dengan target SNI kedepan, yaitu menjadikan koperasi nelayan yang mandiri dan kuat,” papar Budi.

Program jangka pendek SNI difokuskan pada keterlibatan perempuan dalam membangun ekonomi alternatif. Nelayan rentan dalam bekerja, apalagi mayoritas anggota SNI adalah nelayan kecil dengan keterbatasan peralatan. Sehingga pendampingan bagi perempuan untuk mengembangkan usaha adalah prioritas SNI. Termasuk mendirikan koperasi SNI di tingkat kabupaten, sehingga secara kelembagaan, SNI mempunyai modal organisasi dan juga usaha mandiri yang dikelola oleh organisasi, walaupun jumlah koperasi yang berdiri belum begitu banyak dari target berdirinya 500 koperasi nelayan SNI. Tetapi indikator itu mulai terlihat, dengan berdirinya 300 koperasi yang diinisiasikan oleh SNI.  Sehingga untuk kedepannya, SNI bisa dibiayai oleh koperasi yang dikelola oleh anggotanya sendiri.

Budi Laksana mengakui, dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam No.7 Tahun 2016, terasa bagaikan negara hadir di tengah nelayan kecil, seperti adanya asuransi nelayan, Bank Mikro Nelayan dan sertifikasi tanah gratis bagi nelayan. Hal ini memberi dampak positif bagi para nelayan. Termasuk adanya pengakuan perempuan nelayan, yang kemudian juga bisa mendapatkan kartu usaha kelautan dan perikanan.

Sejak berdiri, SNI bukanlah milik sekelompok orang, tetapi  diinisiasikan oleh para nelayan, sehingga organisasi ini adalah benar-benar milik nelayan. Organisasi ini juga berfungsi sebagai media konsolidasi nelayan, tempat belajar dan berdiskusi, sekaligus untuk mendapatkan informasi, seperti program-program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sektor Kelautan dan Perikanan sudah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Laut sebagai rumah nelayan harus bisa memberi jaminan kenyamanan dan akses yang luas bagi para nelayan. Seperti merubah proses perizinan yang berbelit-belit, dan mendorong nelayan kecil untuk menjadi nelayan lepas pantai. Juga membangun infrastruktur seperti tempat pelelangan ikan, untuk memudahkan pendataan ikan, dan harga ikan bisa lebih tinggi, sekaligus juga mempermudah akses pembiayaan bagi nelayan, terutama nelayan kecil yang sangat rentan terhadap aktivitas penangkapan ikan. (E – 018)***