Pariwisata Halal Di Jabar Sumber Pertumbuhan Ekonomi

21

BISNIS BANDUNG — Dalam merespons tantangan ekonomi makro , upaya pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mendorong peningkatan kinerja ekonomi, khususnya Jawa Barat .

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat ASITA Indonesia, Budijanto Ardiansjah SE.

Menurutnya , potensi pasar Halal Travel global sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 3.800 triliun pada tahun 2023. Berdasar  data Global Islamic Economy Report 2019 , Halal Travel Globar akan tumbuh  signifikan sekira 52% dibandingkan dengan kondisi  pada tahun 2017 dengan capaian Rp 2.500 triliun . Terkait hal itu, Jawa Barat harus dapat memanfaatkan potensi tersebut tidak hanya sebagai pasar tetapi juga sebagai produsen dan pemain, sehingga dapat menyerap permintaan pasar Halal Travel global dengan baik. Apalagi Indonesia telah berhasil meraih peringkat pertama wisata halal dunia versi MasterCard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019. ”Prestasi tersebut harus menjadi pemicu motivasi   untuk terus mengembangkan pariwisata halal di Jawa Barat,” ujar Budijanto .

Diungkap Budijanto, aplikasi wisata halal bermanfaat bagi sebagian wisatawan yang religius konsep yang memberi kenyamanan bagi mereka, karena ada jaminan bahwa tidak bertentangan dengan syariat agama. “Wisata Halal sebenarnya, penegasan market saja, walaupun sebagian berpendapat bahwa market tidak bisa dibatasi,”ungkapnya .

Budijanto Ardiansjah mengatakan, program wisata halal ini masih rancu penggunaan istilahnya. Jika ada istilah halal, padanan kata yang keluar adalah haram. Ini yang masih menjadi perdebatan. Indonesia masih belajar dengan penolakan disana sini . Konsep ini masih harus benar-benar dirumuskan dengan baik sehingga bisa diterima oleh semua pihak.

Untuk mensukseskan program wisata halal, menurutnya selain kesiapan masyarakat sebagai pendukung utama, fasilitas lain yang utama adalah akomodasi, restoran dan destinasi. Serta kejelasan konsep, pasalnya saat ini konsepnya masih belum jelas, cenderung hanya mengadopsi kata halal saja. “Segmentasi seharusnya tidak dibatasi dengan istilah halal. Saya lebih setuju dengan istilah moslem friendly , sehingga tidak ada konotasi halal haram,” ujar Budijanto menjelaskan mengenai penggunaan kata halal

                                        Jabar peringkat enam

Untuk tingkat nasional, sebagaimana dilansir  Indonesia Muslim Travel Index tahun 2019, menurut Budijanto ,  Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke enam kategori destinasi pariwisata halal unggulan di Indonesia, peringkat satu adalah Lombok , diikuti Aceh , Riau dan Kepri , Jakarta dan Sumatera Barat . Upaya untuk mendorong percepatan pengembangan program halal di Jabar , menurut Budijanto ,  ditindak-lanjut dengan pencanangan Deklarasi Konsorsium Halal Center se-Jawa Barat, diinisiasi pembentukan Tim Perumus Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat yang terdiri dari berbagai pihak terkait, terdiri unsur Bank, Disparbud, Pusat Halal Salman ITB, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan ITB, Pusat Halal National Hotel Institute (NHI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asbisindo Jawa Barat, CIES Bandung dan  Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat.

Menanggapi pencanangan aplikasi program Wisata Halal di Jawa Barat,  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar mengatakan,  seharusnya Jawa Barat sudah siap, walau sejauh ini masih ada perbedaan pandangan.

Herman Muchtar menyebut,  Malaysia sudah puluhan tahun mengaplikasikan program wisata halal, diawali dengan Bank Syariah , mereka jauh lebih maju dari kita. Dengan digagas dan diaplikasikannya wisata halal, maka salah satu manfaatnya, khusus bagi wisatawan muslim merasa yakin apa yang mereka makan sudah pasti halal dan bagi non muslim lebih menganggap makanan tersebut diyakini bersih dalam prosesnya. Selain itu, tamu-tamu dari negara-negara muslim sudah dapat direkomendasikan ke tempat-tempat  yang mereka inginkan , misalnya ke Hotel Syariah dan Rest halal

Ditambahkan Herman  , dalam hal ini tampaknya  pemerintah belum serius dan baru mau membentuk tim percepatannya. Program wisata halal bisa sukses diaplikasikan jika adanya kesepahaman, kebersamaan pemerintah, pakar dan Industri, selain sosialisasi ke masyarakat . (E-018)***