Robohnya Sekolah Kami

5

TANGGAL 1 Oktober, pukul 13.00, tiba-tiba dua ruang kelas di SMPN 2 Plumbon, Cirebon, ambruk. Ada 22 orang  sisswa dan dua orang guru luka-luka tertimpa reruntuihan bangunan. Bangunan sekolah itu sudah lama rusak.  Kepala sekolah sudah melaporkan hal itu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon,. meminta agar Disdik segera melakukan renovasi. Namun sampai hari naas itu, Pemkab Cirebon belum  melakukan tindakan apa-apa.

Musibah yang terjadi di SMPN 2 Plumbon itu bukan yang pertama kali terjadi. Cukup setring terdenmgar kabar, adanya bangunan sekolah yang ambrol, baik SD maupun SMP. Hal itu bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pemerintrah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, banyak bangunan sekolah yang dibuat pemerintah ”asal jadi”. Pada musim Inpres, pembangunan sekolah dilakukan hampir di semua daerah di Indonesia. Karena pembangunan bersifat masal, banyak pemborong bangunan mendirikan sekolah dengan bahan seadanya. Hanya dalam waktu dua atau tiga tahun, banguinan itu sudah ambruk.

Di samping itu banyak pula banguinan sekolah yang didirikan sebelum perang. Di banyak kota, banguinan sekolah yang dibangun pemerinta pendudukan Belanda. Usia sekolah itu banyka yang mendekati 70 – 100 tahun. Konmdisinya tidak se[parah bangunan sekolah Inpres tetapi karena faktor usia banyak pula sekolah peninggalan Belandea itu yang harus segera direnovasi. Dikhawatirkan bangunan itu roboh dan menimpa para siswa dan guiru yang sedang belajar mengajatr di dalam kelas.

Di Bandung juga ada dua sekolah dasar yang rata dengan tanah. Akan tetapi kedua-duanya bukan roboh karena sudah sangat rapuh, sengaja dibongkar karena akan dibangun gedung sekolah baru. Dua sekolah itu yakni SD Ciateul dan SD Cisokan mer upakan bangunann sekolah yang dibangun pada zaman Belanda. Gua bangunan itu memilikim sejarah kenendidikan bagi Kota Bandung khususnya, Jabaw pada umumnya. Angunan itu dimasukkan ke dalam kepkimpok bangunan bersejarah, heritage, atau cagar vbudaya. Karena itu ketika sekoplah itu dirobnohkan, meskipun akan  dibangun lagi menjadi sekolah baru yang jaih lebih bagus dan megah, masyarajkat, khususnya masyaraka pedyuli heritage, sangat m,enyayangkan trindfakan pem,bokaran itu bahkan meminta Pemkota Bandung bertanggung jawab atas oervuatan aparatnya.

Ada semacam dilemma dari dua peristiwea robohnya sekolah di Cirebon dan di Bandung itu. Gedung SMPN-2 Plumbon sudah lama dibiarkan keropos dan akhirnya roboh dan menimbyulkan korban. Masyarakat ingin gedung SMP itu segera diperbaiki karena khwatir robnoh dabn meinimbulklan korabn jiwa. Sedanghkan dua sD di Bandung, justru harus dibiarkan berdiri seperti bentuk bangunann aslinya. Orang Plumbon bersyukur ketika pemerintah langhsung memperbaiki gedung yang roboh itu. Sedanghkan orang Bandung, ingin membiarkan SD itu sebagai monumwen pendidikan.

Renovasi gedung SMPN-2 Plumbon terlambat akobat tindakan pemda setempat yang lamban. Baru dipebaiki setelah fedung itu roboh dan memakan korban. Kepedulian Dinas Pendidikan terhadap bangunan sekolah rendah. Bisda jadi karena ketiadaan dana.Mereka kurang tanggap terhadap laporan dari bawah. Tidak ada control atau pengawasan rutin tefrhadap semyua bvangunan penddidikan. Mana yang harus segera direbovasio, mana yang harus dibangun kembali, mana yang masih bagus, dan seterusnya.

Bagi SD Ciateul dan SD Cisokan, pengawasan juga yang tidak jalan. Daftar bangunan cagar  budaya di Pemkot itu pasti ada.Pihak sekolah  seyogianya melaporkan keadaan gedung itu. Renovasi apalagi pembongkaran bangunan cagar buadayua harus mendapat izib resmi pemeribntah, dalam hal ini pengelola bangunan cagar budaya. Tidak berarti bangunan cagar budaya tidfak boleh direnovasi.

Keterlambatan renovasio SMPN-2 Plumbon Kab.Cirebon harus menjadi bukti kegamangan petrugas Pemkab Cirebon. Bila perlu, harus bertanggung jawabn atas musibah robohnya sekolah itu. Sedangkan perobohan dua bangunancagar budaya meruopakan pelanggaran hokum, artinya ada konsekuensi hokum  bagi pelanggarnya. ***