Disnakertrans Jabar Selamatkan Ribuan Buruh Garmen dari PHK

100

BISNIS BANDUNG – Diam-diam Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi  Jawa Barat  berhasil menyelamatkan  ribuan buruh  dari korban  PHK, imbas dari  kebijakan pembekuan order oleh buyers  terhadap 14 perusahaan garmen yang tersebar di wilayah  Kabupaten Purwakarta.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal  itu  nyaris terjadi  September 2019, jika tim Disnakertrans  Jabar tidak  bertindak cepat  melakukan lobi  dan menjelaskan  duduk persoalan  kepada  buyer yang  mengancam  mencabut order secara   serempak lantaran tidak dipahaminya  persoalan upah  garmen, sehingga menyebabkan inefesiensi.

 “Sektor garmen di  14 perusahaan  Purwakarta  itu terancam tutup karena   tiadanya order sebagai sumber pendapatan pabrik,  menyusul auditor buyer-nya menganggap  besaran upah  industri padat karya  yang bekerja di garmen tidak konsisten,” ungkap Kepala Disnakertrans Jabar,  Mochamad Ade Afandi kepada wartawan pada Jabar Punya Informasi (japri) di Gedung Sate, Jum’at (4/10/2019).

Ia menuturkan beberapa waktu lalu di Jakarta a telah bertemu dengan auditor buyer untuk perusahaan garmen. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan pembekuan order untuk perusahaan garmen verrel akan dilakukan, lantaran  pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan upah yang  diterapkan.

“Mereka menyoroti   kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta  yang telah menetapkan upah minimum, tetapi  mengapa  Gubernur Jawa Barat  ikut-ikut mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur terkait dengan upah industri padat karya tertentu khusus garmen,” demikian  seorang auditor buyer mempertanyakannya, sebagaimana dijelaskan M Ade Afandi.

Menurut  sang auditor, akibat ketidakjelasan kebijakan pemerintah tersebut,  maka timbul biaya tinggi dalam industri garmen verrel.

“Persoalannya karena  auditor  mendapat kabar yang tidak lengkap.   Namun setelah diluruskan bahwa upah minimum kabupaten itu yang menetapkannya gubernur,   mereka menerima dan siap melaksankannga hingga Desember nanti,” jelasnya.

Mengetahui kabar tersebut,  para buyers  pun  memahaminya.  Begitu juga  para  Chief Executive Officer (CEO)  atau pemegang  jabatan eksekutif tertinggi  di buyes menyetujuinya.

Sementara itu, Hemasari Dharmabumi  selaku  Tim Akselerasi Jabar Juara  (TAJJ) untuk Bidang Ketenakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat mengatakan

berbagai upaya  dilakukan agar keberadaan  tekstil  dan garmen yang ada saat ini tidak gulung tikar.

“Kebijakan pengupahan  kita upayakan dengan menggalang seluruh stakeholder di bidang garmen, yakni perusahaan ada perkumpulan baru yaitu Perkumpulan Perusahaan Tekstil Jabar yang anggotanya sudah 340 pabrik garmen sudah masuk ke perkumpulan ini,” kata Hema.

Disnakertrans juga mendorong agar serikat pekerja perusahaan garmen memiliki keanggotaan yang cukup agar membuat Rembug Jabar untuk menyelamatkan industri tekstil dan garmen yang  bentuknya LKS Tripartit Sektoral.

” Tak kalah penting  Pak Kadisnakertrans Jabar  sudah melakukan upaya dalam membangun hubungan langsung dengan buyer yang selama ini tidak pernah tersentuh,” ucapnya.(B-002)***