RUU Perlindungan Pribadi Mangrak Disahkan DPR 2014 – 2019

10

BISNIS BANDUNG — Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,  Dan Satriana mengatakan , Perlindungan Data Pribadi saat ini belum optimal, karena  hanya diatur dalam  peraturan perundangan yang sifatnya sektoral.

Dalam era penggunaan internet dan transaksi menurut Dan Satriana, perlindungan data pribadi memerlukan undang-undang yang secara umum melindungi pengumpulan, penggunaan dan penyebarluasan data pribadi oleh para pihak. ”Sayangnya sampai saat ini RUU Perlidungan Data Pribadi yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak 2016 masih belum  dibahas oleh Pemerintah dan DPR,” ungkap Dan Satriana.

Pembahasannya sudah terlalu lama . Bahkan naskah akademik sudah selesai dan tersebar luas. Penyebabnya karena pemerintah  belum menyerahkan RUU tersebut kepada DPR. Sebab  itu pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan dan hal-hal strategis yang menjadi latar belakang belum diserahkan usulan rancangan undang-undang ini kepada DPR. “Saya tidak tahu alasan pemerintah belum menyerahkan RUU ini kepada DPR (periode 2014 -2019) . Pemerintah harus menjelaskan alasannya karena kebutuhan perlindungan data pribadi  sudah mendesak,” ujar Dan , baru-baru ini kepada BB di Bandung.

Menurutnya, salah satu alasan perlunya RUU perlindungan data pribadi, karena saat ini , kegiatan ekonomi semakin banyak beralih menjadi kegiatan ekonomi berbasis digital yang memungkinkan operator, penyelenggara dapat mengumpulkan data pribadi konsumennya. Ditambah kegiatan administrasi pemerintahan yang juga mengumpulkan data pribadi. Namun fenomena pengumpulan data pribadi seperti ini belum dilindungi keamanannya . Beberapa peraturan perundangan memang sudah mengatur perlindungan pribadi, seperti UU Perbankan yang melindungi data nasabahnya atau UU Kesehatan yang memberi perlidungan data kesehatan pasien. Perlindungan sektoral seperti ini tidaklah cukup, karena dalam era digital semakin banyak pihak yang bisa mengumpulkan data pribadi, terutama terkait  kegiatan ekonomi.

Undang-undang perlindungan data pribadi diperlukan untuk memastikan semua penyelenggaraan data pribadi bisa diakses dengan cara-cara yang sah secara hukum dan adil berdasarkan persetujuan dari pribadi yang bersangkutan.  Undang-undang ini juga mewajibkan Penyelenggara Data Pribadi untuk menjamin dan melindungi keamanannya dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan atau perusakan. Mengacu pada naskah akademik RUU perlindungan data pribadi ini, definisi data pribadi yang dimaksud lebih luas daripada data kependudukan. Disebutkan klasifikasi data Pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat sensitif. Data umum adalah merupakan data yang  orang lain dapat mengetahui identitas seseorang.

Dan Satriana mengemukakan, dampak yang sudah dirasakan masyarakat adalah pemanfaatan data pribadi untuk sebuah usaha langsung tanpa  persetujuan atau sepengetahuan pemilik data . Ada pula pemanfaatan data pribadi oleh orang lain untuk pembelian yang kemudian ditagihkan kepada pemilik data. “Saya kira masih ada jenis kerugian lain yang sudah dirasakan masyarakat . Namun masyarakat  belum mempunyai kepastian perlindungan dan pengajuan gugatan atas penyebarluasan data pribadi tersebut,” ujar Dan Satriana seraya menambahkan dalam RUU disebutkan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh badan hukum adalah pidana denda paling banyak Rp 1 miliar . Sedangkan pemalsuan dan pencurian data pribadi diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda  Rp 300 juta. (E-018)***