Gedung Jabar Migrant Segera  Dibangun di Leuwipanjang

23

BISNIS BANDUNG – Lahan atau bekas bangunan  Kanwil Nakertrans Jabar yang berlokasi di sebelah Terminal Leuwi Panjang  Kota Bandung akan diubah menjadi  gedung  yang mentereng bertingkat tujuh, yaitu  gedung Jabar Migrant Service  Center (JMSC). Pembangunan gedung  yang  akan dimulai  tahun 2020  tersebut  sejalan dengan Program Migran Juara, salah satu program unggulan Pemdaprov  Jawa-Barat.

“Kehadiran  JMSC diharapkan  mampu mencegah maraknya  tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kita  tidak bisa  membiarkan  TKI /TKW pergi begitu saja, tanpa  dibekali skill yang memadai, sehingga  hidupnya sangat menderita di negeri orang,” tutur Kepala Disnakertrans Jabar, MA Afriandi  kepada pers pada  Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Gedung Sate, belum lama ini.

Keberadaan JMSC  bakal dilengkapi dengan  sistem navigasi migrasi, yang saat ini telah masuk proses finalisasi. Dan  sistem navigasi  akan beroperasi  pada Januri 2020 dengan mengintegrasikan  100 desa percontohan  dari 5 kabupaten/kota di Jabar.

Ade, sapaan  akrabnya Kadisnakers Jabar mengungkapkan keseluruhan pekerjaan pembangunan gedung, restrukturisasi serta  beroperasinya sistem navigasi  akan digabungkan pada akhir tahun 2021  bersamaan dengan peresmian  JMSC.

JMSC dibangun,  katanya  belajar  dari kasus Aminah Saghar dan Eti binti Toyib Anwar yang terlunta-lunta di luar negeri. Kasus ini   terjadi karena  pihaknya tidak memiliki data yang valid mengenai warganya yang bekerja ke luar negeri.

“Kita tidak punya data siap  yang diberangkatkan, perusahaan mana, user-nya di mana, karena belajar dari tidak adanya data itu,  maka perlu  sebuah sistem navigasi,” katanya.

Untuk itu, Disnakertrans Jabar saat ini tengah menyusun big data tenaga kerja Jawa Barat yang berangkat ke luar negeri.

“Jadi semua data akan didigitalkan, akan masuk sistem. Perusahaan penempatan user melihat di sistem nanti data bersangkutan, nantinya sistem itu jadi proses rekrutmen,” ujarnya.

Dengan sistem tersebut, perekrutan tenaga kerja dilakukan secara digital, seperti perekaman e-KTP dan sebagainya.

“User akan melihat di sistem, by foto, by name, by address, kemudian data kompetensi yang bersangkutan, sehingga dalam sistem digital itu proses rekrutmen dilakukan,” ujarnya.

Bila data sudah terbangun, haram perusahaan pengerah tenaga kerja tidak boleh lagi melakukan preekrutan secara sembarangan.

MA Afriandi juga mengatakan, pelayanan JMSC nanti dimulai dari prarekrutmen seperti penelusuran minat dan bakat, sosialisasi, perekrutan hingga penempatan di negara tujuan. Tentunya garansi perlindungan juga diberikan.

“Sampai selesai kontrak kembali lagi ke Indonesia juga jadi sistem navigasi kami. Intinya kita memberikan perlindungan kepada WNI yang akan jadi pekerja migran,” ujarnya seraya

menjelaskan persoalan banyaknya tenaga kerja ilegal terjadi, karena penyalahgunaan visa. Mereka memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja di luar negeri.

“Jadi kalau mau melarang mereka tidak berangkat tidak bisa karena punya paspor dan visa kunjungan, walaupun kenyataan datang ke sana kerja. Hadirnya sistem ini, kita lakukan mulai dari preventif,” ucapnya. (B-002)***