Kemenhub dan Kepolisian Terapkan Sanksi Truk Kelebihan Dimensi dan Muatan

218

Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) menggelar diskusi Pintar bertemakan ‘Road to Zero ODOL Trucks on The Roads’,  membedah bagaimana cara pemerintah menghilangkan truk kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) sesuai target  pada tahun 2021.

Diskusi Pintar tersebut berlangsung  Kamis (3/10/2019) di Dhonika Cafe, Jakarta yang dihadiri Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Kasubditwal & PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Bambang Sentot Widodo  dan Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Ernando Demily.

“Kami sudah mendeklarasikan pada tahun 2021 tidak ada lagi truk ODOL,” ucap Budi Setiyadi .

Strategi yang digalakan oleh Kementerian Perhubungan, menurutnya, untuk mempersempit ruang gerak para pengusaha yang tidak taat aturan melalui kerjasama antara lain dengan kepolisian dan para pengelola jalan tol. Sinergi antara kementerian dengan penegak hukum dilakukan dengan melakukan digitalisasi pembuatan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT), sehingga tidak bisa dipalsukan .

Dijelaskan, Budi  , truk yang keluar dari dealer saat dibeli oleh pengusaha masih berbentuk sasis. Sasis tersebut kemudian dibangun di perusahaan karoseri rekanan sesuai rancang bangun yang sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan.

Umumnya, saat sedang digarap di pabrik karoseri , kenakalan terjadi karena truk dibangun tidak sesuai dengan rancang bangun yang disetujui Kemenhub. Pengusaha pun tidak meminta berita acara dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPDT) karena perubahan tersebut pasti diketahui. Hingga SRUT palsu menjadi solusi mereka.

“SRUT didaftarkan di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Permasalahannya, petugas SAMSAT tidak tahu kalau itu SRUT palsu.  Kita sedang bangun satu sistem yang terintegrasi antara Menhub dan Kepolisian , sehingga nanti tidak perlu dokumen seperti ini,” ujar Budi seraya menambahkan, bahwa di lapangan masih ada yang masih memakai paradigma lama dan pihaknya akan terus memperketat pengawasan untuk menghilangkan hal itu.

Dikemukakan Budi . pihaknya memiliki banyak  inisiatif yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Di antaranya dalam waktu dekat bakal mengumumkan tarif logistik per- kilometer untuk berbagai komoditas. Ada pula jembatan timbang online yang akan beroperasi mulai 2020 untuk menghilangkan suap maupun pungutan liar. Terakhir, mereka sedang berkoordinasi dengan BPJT untuk mengaplikasikan jembatan online di jalan tol yang bernama Weight In Motion pada tahun yang sama.

Sementara Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Ernando Demily

mengatakan, pihaknya telah menerapkan sistem yang membuat para konsumen  tidak bisa membuat truk Isuzu yang ODOL. Di antaranya berupa sertifikasi perusahaan karoseri rekanan serta sanksi hilangnya garansi.

“Kami menaruh Electronic Control Unit (ECU) di truk sebagai bentuk pengawasan, apakah dalam penggunaan sehari-sehari Gross Vehicle Weight (GVW) over load enggak. Saat terjadi klaim garansi, kami cek dulu. Kalau dari ECU menunjukkan penggunaannya tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, maka garansi gugur,” ungkap Ernando menegaskan sikap perusahaannya.  (E-002)***