Tidak Meraih Kursi Pimpinan DPRD Jabar PD Gugat Mendagri

452

BISNIS BANDUNG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat akan melayangkan suraty gugatan ke Kementerian Dalam Negeri melalui PTUN ( Pengadilan Tata Usaha Negara)  lantaran tidak mengabulkan usulan penambahan kursi pimpinan DPRD Jabar periode 2019-2024.

Sebagaimana  diketahui, hasil pemilu legislatif  (Pileg DPRD Jabar 2019)  perolehan kursi Partai Demokrat   meraih  11 kursi dari 120 kursi di DPRD Jabar atau berada diurutan ke 6 setelah Gerindra, PKS, PDIP, Golkar dan PKB.
“Gugatan dilayangkan karena, Kemendagri mengabaikan keputusan rapat paripurna dewan yang kegiatannya berlangsung beberapa waktu, lalu,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat H Sugiyanto Nangolah SH, MH, usai rapat paripurna menetapkan unsur pimpinan definitif  DPRD Jabar Periode 2019-2024  pekan ini.

Sebelumnya rapat paripurna DPRD Jabar menetapkan usulan  jumlah unsur pimpinan di DPRD Jabar  sebanyak  enam orang. Hal  tersebut  merujuk pada UU No23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah.

Namun, harapan FPD untuk meraih kursi  pimpinan DPRD Jabar sirna,  seiring dikeluarkannya SK Mendagri No 161.32-4363 tahun 2019 tentang pengangkatan pimpinan definitif DPRD Jawa Barat. Dalam SK tersebut, hanya tercantum lima pimpinan definitif terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua.

“Jadi menurut saya, keputusan Mendagri menetapkan lima pimpinan dewan, melanggar aturan, batal demi hukum,” tegas Sugiyanto.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya mengaku keberatan dan akan melayangkan surat kepada Mendagri yang ditembuskan pula ke Presiden Joko Widodo.

Ia mengklaim, usulan penambahan kursi pimpinan ini sudah mendapatkan pandangan dari sejumlah pihak baik itu dari guru besar ketatanegaraan, pakar, dan ahli.

Dalam undang-undang disebutkan jika anggota DPRD sebanyak 85 hingga 100 orang, maka unsur pimpinan sebanyak 5 orang. Sedangkan kondisi ini berbeda dengan DPRD Jawa Barat yang berjumlah 120 orang.

Meski demikian, untuk pengambilan langkah hukum, ia memilih untuk menundanya. “Kami akan bersurat kepada presiden. Soal gugatan atau menempuh TUN (tata usaha negara) atau segala macam, itu ada prosesnya. Kami belum sejauh itu,” kata dia.

“Seluruh mekanisme upaya yang itu dimungkinkan secara tata aturan yang baik, kami akan lakukan gar 120 orang DPRD Jawa Barat ini dilegitimasi secara utuh oleh pimpinannya,” tandasnya. (B-002)***