Peternakan Rakyat Berkontribusi Rp 45 Triliun Usaha Tanpa Insentif Penuh Resiko

19

BISNIS BANDUNG — Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI)  Rachadi Tawaf mengungkapkan, peternakan rakyat selama ini telah berkontribusi tidak kurang dari tiga juta ekor/tahun senilai  Rp 45 triliun, dari total asset populasi ternak sapi sekitar 16 juta ekor atau setara kurang lebih Rp 200 triliun. Berdasarkan kebijakan yang ada selama ini, pemerintah sepertinya akan mengalihkan beban peternakan rakyat tersebut kepada perusahaan feedloter. Selama ini usaha peternakan rakyat merupakan usaha tanpa insentif yang penuh resiko.

Di sisi lain Rachadi menjelaskan , mengenai perusahaan feedloter yang selama ini telah melakukan importasi ternak sebanyak 500.000 ekor  senilai Rp 6 triliun sejak diundangkannya kebijakan impor sapi bakalan dengan rasio lima banding satu (5:1) mengenai sapi indukan yang tertuang dalam Permentan nomor 2/2017 jo.Permentan nomor 49/2016 tentang Pengaturan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar yang mengharuskan perusahaan penggemukan sapi potong melakukan integrasi dengan usaha pembiakan. Namun sejauh ini kebijakan tersebut, tidak menentu.

Dikemukakan Rachadi , saat ini usaha peternakan sapi potong terbagi dalam empat sistem dengan karakteristik yang berbeda. Pertama adalah usaha pembibitan. ”Usaha ini umumnya didominasi oleh pemerintah,” ujar Rachadi.

Kemudian , usaha kedua yang dilakukan peternak adalah pembiakan dan perbesaran sapi yang menghasilkan sapi pedet dan bakalan. Biaya operasional usaha ini menurut Rachadi, sangat rendah dengan lama pengembalian modal antara 2,5-3 tahun.

Usaha ketiga adalah  penggemukan dan pengolahan (pemrosesan hasil produksi). Memanfaatkan pertambahan berat  badan (pertumbuhan kompensasi), pembentukan kualitas daging dengan menghasilkan jenis sapi siap potong berkualitas sesuai keinginan konsumen.

Terakhir adalah usaha pascapanen ,  kegiatannya dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH), usaha ini  sebagai industri prosesing daging (bakso dan sosis) dengan sasaran konsumen rumahtangga, industri dan pasar . ”Nilai tambah bisnis ini paling tinggi dibanding dengan tiga usaha lainnya,” ungkap Rachadi .

Diungkapkan Rachadi , kontribusi peternakan rakyat dalam pembiakan dan perbesaran selama ini hampir 98% dikuasai peternakan rakyat .  Usaha ini , lanjut Rachadi merupakan usaha tanpa insentif yang penuh resiko.  Peternakan rakyat yang bersifat subsisten dan tradisional, banyak komponen biaya yang tidak dihitung. Misalnya, tenaga kerja, pakan , investasi kandang dan lainnya. Ditegaskan Rachadi , kondisi ini  merupakan daya saing (keunggulan komparatif), namun sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup peternakan rakyat .

Rachadi menyebut , peternakan rakyat selama ini telah berkontribusi tidak kurang dari tiga juta ekor/tahun senilai  Rp 45 triliun, dari total asset populasi ternak sapi sekitar 16 juta ekor atau kurang lebih senilai Rp 200 triliun. Berdasarkan kebijakan yang ada selama ini, pemerintah sepertinya akan mengalihkan beban peternakan rakyat tersebut kepada perusahaan feedloter. Perusahaan feedloter selama ini telah melakukan importasi ternak sebanyak sekitar 500.000 ekor  senilai Rp 6 triliun. ”Bila diperbandingkan beban asset ternak rakyat dengan feedloter yang dihasilkan, rasa-rasanya hampir tidak mungkin program ini bisa berjalan jika dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan penggemukan”, ungkap Rachadi  menegaskan  kontribusi peternakan rakyat.

Sementara itu, program swasembada daging sapi yang menghabiskan dana sekitar Rp 18 triliun , pemerintah nampaknya tidak akan mampu menghasilkan sapi-sapi bakalan siap potong sebanyak 3 juta ekor/tahun. Jika program ini dipaksakan, tidak akan ada lagi perusahaan penggemukan yang mampu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat petani dan peternak dengan efek ganda penyerapan tenaga kerja dan pakan dan berdampak tidak kurang dari Rp 1 triliun/tahun akan hilang. Namun demikian,lanjut Rachadi,  semangat kebijakan  untuk melibatkan para pengusaha feedloter agar peduli pada usaha pembiakan patut dihargai.

Selanjutnya yang harus diperhatikan dari kebijakan ini adalah implementasinya, yaitu  usaha pokok penggemukan juga harus dapat membiayai usaha pembiakannya. Dalam  pola usaha pembiakan dan penggemukan  memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada aspek siklus produksi  dan pembiayaan . Usaha pembiakan memiliki siklus produksi yang  cukup panjang dibandingkan dengan usaha penggemukan, sehingga berimplikasi terhadap perbedaan perilaku pengambilan keputusan produksi di dalam sebuah perusahaan peternakan, baik pada level strategis , taktik  atau pada  operasionalnya.

Adanya perbedaan karakteristik tersebut , dijelaskan Rachadi , berkonsekuensi  pada perbedaan aspek infrastruktur kandang dan finansial usaha, seperti investasi usaha, modal kerja, tingkat keuntungan dan sebagainya.  Namun dengan mempertimbangkan perbedaan siklus produksi , usaha penggemukan memiliki 3 kali siklus per-tahun, sementara pembiakan hanya 0,8 ,hingga pemasukan indukan dalam rasio yang tetap terhadap volume bakalan (1:5) secara terus-menerus akan menyebabkan trade off di dalam pengalokasian kandang; dimana alokasi untuk usaha pembiakan semakin meningkat, sementara untuk usaha penggemukan semakin menurun.

Dikatakan Rachadi Tawaf,  dampak kebijakan ini di respons negatif oleh para pengusaha feedlot. Hal tersebut diindikasikan oleh menurunnya realisasi impor sapi bakalan dan tingkat utilisasi kandang. Fenomena ini merupakan bentuk resistensi kebijakan yang diberikan oleh para pelaku usaha karena tujuan kebijakan tersebut mungkin akan menimbukan kerugian usaha. Hal ini diperkuat dari  rendahnya realisasi pemasukan indukan (1,76%) yang menyebabkan rasio indukan dan bakalan yang sangat rendah. Di atas itu semua, sebuah fenomena yang jelas terlihat , adalah semakin lebarnya gap antara rekomendasi dan realisasi pemasukan sapi potong  setiap tahun. Jika angka rekomendasi dapat mewakili sisi permintaan dan angka realisasi untuk sisi penawaran, maka gap tersebut dapat mengindikasikan potensi terjadinya kegagalan pasar (market failure) yang kemungkinan disebabkan oleh kebijakan yang membuat pasar sapi potong terdistorsi. Kondisi ini memaksa meningkatnya impor daging yang rendah nilai manfaat ekonominya bagi pembangunan masyarakat produsen di perdesaan.

Rasio kapasitas kandang sesungguhnya diyakini bahwa pemasukan indukan sapi potong melalui rasio tetap pemasukan bakalan sangat efektif dalam meningkatkan populasi indukan untuk memperbaiki struktur populasi potong secara keseluruhan, namun pada saat bersamaan berpotensi  menurunkan ketersediaan sapi siap potong karena permasalahan pengalokasian kandang tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi dis-insentif bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha peternakannya.

Kebijakan operasional atas regulasi tersebut masih perlu dikaji dan dipertimbangkan adalah rasio pemasukan sapi indukan-bakalan yang berbasis pada “kapasitas kandang” yang tersedia. Pada kasus ini, perusahaan feedlot didorong untuk dapat mengalokasikan sebagian dari kapasitas kandangnya untuk kepentingan program pembiakan. Sehingga penentuan besarnya pemasukan sapi indukan akan ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha peternakan dalam menyediakan kandang. Namun demikian, penentuan besaran imbangan sapi indukan-bakalan berbasis pada kapasitas kandang ini harus mempertimbangkan kaidah-kaidah ke ekonomian yang berlaku untuk memunculkan motivasi dan menjaga insentif bagi para pelaku usaha untuk berpartisipasi di dalam program pembiakan sapi potong nasional.

Rachadi Tawaf menyebut kajian yang dilakukan oleh Daud dan firmansyah pada tahun 2019,  integrasi system breedlot masih mungkin dilakukan. Kesimpulan dari kajian tersebut , usaha terintegrasi yang dapat dikategorikan layak secara finansial adalah pada imbangan alokasi kapasitas kandang sebesar 3% untuk usaha pembiakan dan 97% untuk usaha penggemukan. Kelayakan finansial usaha integrasi pada imbangan optimal sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan faktor eksternal, seperti nilai tukar mata uang, bea masuk, tingkat suku bunga dan pajak. Dikemukakan Rachadi, jika  pemerintah, berkehendak meningkatkan kontribusi perusahaan feedlot, maka intervensi kebijakan yang dapat dilakukan berupa insentif bea masuk, suku bunga dan pajak. ”Melalui insentif ini, tidak mustahil dapat meningkatkan kontribusinya pada kapasitas penggunaan kandang bagi usaha pembiakan sekitar 5 %,”ujar Rachadi baru-baru .  (E-018)***