Rancangan Undang – Undang Memarjinalkan Rakyat Dan Petani  

35

BISNIS BANDUNG — Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI),  Henry Saragih menyebut , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) menjadi dasar pengaturan sumber agraria di Indonesia disahkan. UUPA 1960  untuk merombak struktur agraria Indonesia yang timpang dan sarat akan kepentingan segelintir golongan. Oleh karena itu, UUPA 1960 agar digunakan untuk kemakmuran petani dan bangsa, sebagaimana amanat  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Namun ungkap Henry, menjelang DPR-RI periode 2014-2019 berakhir, terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kurang sejalan dengan UUD 1945 dan UUPA 1960. Ada lima RUU yang memiliki kaitan langsung dengan kehidupan petani dan masyarakat perdesaan, yakni, RUU Pertanahan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), RUU Perkoperasian dan RUU Karantina Hewan Ikan Tumbuhan serta RUU Sumber Daya Air yang baru saja disahkan DPR-RI.

SPI berpandangan RUU Pertanahan harus memuat prinsip-prinsip keadilan agraria sebagaimana tertuang di dalam penjelasan umum UUPA 1960, antara lain , asas kenasionalan,  hak menguasai negara,  pengakuan terhadap hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat ,fungsi sosial hak atas tanah,  hubungan antara warga negara dengan tanah serta larangan terhadap kepemilikan warga negara asing atas tanah, kesamaan hak atas tanah bagi pria maupun wanita, pelaksanaan land reform dan  perencanaan dalam peruntukan, penguasaan,  pemilikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

SPI memandang substansi dan batang tubuh dari RUU Pertanahan  (21-23 Juni 2019) tidak memuat prinsip tersebut secara utuh dan beberapa pasal bertentangan dengan konstitusi dan UUPA 1960. Hal itu dapat dilihat dari pasal yang mengatur tentang hak milik atas satuan rumah susun untuk orang asing, hak pengelolaan yang mengurangi hak menguasai negara, membuka peluang selebar-lebarnya terhadap penguasaan tanah, belum menyelesaikan berbagai persoalan sektoral dalam pengaturan terkait tanah di Indonesia, bank tanah atau lembaga pengelola tanah dan sanksi-sanksi yang memberatkan petani namun menguntungkan korporasi.

Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Henry menyebut , terdapat beberapa ketentuan di dalam RUU sistem budidaya pertanian berlanjutan (SBPB) yang memberatkan petani kecil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012. RUU SBPB menyebutkan, bahwa petani kecil harus melapor kepada pemerintah dalam setiap kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012, yang memperbolehkan dan memberi kebebasan ke pada petani untuk mencari dan mengumpulkan plasma nutfah dan/atau benih. SPI menilai dalam hal ini peran pemerintah, yang seharusnya proaktif dalam melakukan kegiatan pendataan.

RUU SBPB bahkan ada ketentuan mengenai sanksi administratif yang menjurus pada kriminalisasi petani, terkait dengan kegiatan perorangan dalam pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanpa izin. ”Lagi-lagi hal ini bertentangan dengan Putusan MK terhadap UU Sistem Budidaya Tanaman,” ungkap Henry, baru-baru ini.

Kemudian revisi UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan lebih kepada untuk memfasilitasi arus keluar masuknya komoditas perdagangan antar negara. Walau hal ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional.

SPI berpandangan pemerintah Indonesia seharusnya lebih berfokus untuk meninjau kembali beberapa perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang  merugikan rakyat Indonesia, khususnya petani kecil dan masyarakat perdesaan. Hal ini karena kemungkinani rentetan kekalahan Indonesia di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) yang mengharuskan Indonesia untuk merevisi peraturan terkait impor beberapa komoditas.

Mengenai substansi dari RUU Perkoperasian, menurut Henry ,  semakin menjauh dari prinsip-prinsip gerakan koperasi, yakni perihal kemandirian,  tidak memperkuat posisi koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pasal dalam RUU Perkoperasian yang terlalu berfokus pada bentuk koperasi simpan pinjam, dan tidak menaruh perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk koperasi lainnya, seperti koperasi produksi. SPI berpandangan RUU Perkoperasian seharusnya memberi perhatian terhadap koperasi produksi hasil pertanian  petani kecil dan masyarakat perdesaan agar menjadi fondasi bagi tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia. RUU Perkoperasian mengacu pada beberapa ketentuan yang bersifat teknis.

Mengulas UU SDA yang disahkan tidak mencantumkan kata “kewajiban”, tapi memilih kata “mengupayakan”, terkait penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat. Hal ini menurut Henry , terlihat kontradiktif apabila dikaitkan dengan komitmen pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air, khususnya bagi petani kecil dan masyarakat perdesaan yang  rentan bencana kekeringan.

UU SDA memenangkan korporasi dalam hak pengelolaan air. Meskipun disebutkan hak rakyat atas air merupakan prioritas utama, nyatanya izin usaha bagi pihak swasta, khususnya mengenai air minum dalam kemasan tidak terusik. Padahal potensi terjadinya konflik antara petani dan masyarakat pedesaan dengan perusahaan air minum dalam kemasan sangat tinggi , seperti kasus di Padarincang, Kab. Serang, Provinsi Banten. ”Pemerintah seharusnya bersikap tegas  dan menjadikan hak rakyat atas air sebagai prioritas utama,” pungkas Henry . (E-018)***