Hak Kekayaan Budaya (HKB)

10

YANG dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh hak kepemilikan, tidak hanya kekayaan intelektual semata, seperti merk dagang, paten dan sejenisnya, melainkan juga kekayaan budaya. Jika kekayaan intelektual didaftarkan untuk memperoleh HKI, Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menghindari kemungkinanpeniruan atau peniruan pihak-pihak lain sebagai pemilik, kalau kepemilikan kekayaan budaya disebut HKB. Demikian pula halnya dengan HKB. Namun HKB masih berupa pemikiran dari DKJB (Dewan Kebudayaan Jawa Barat) yang sedang dimatangkan untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kekayaan budaya.

DKJB merasa  perlu untuk mengusulkan agar HKB itu dimasukkan dalam sistem kpemilikan HKI, agar kekayaan budaya diakui kepemilikannya tidak saja oleh pemerintah melainkan juga oleh pihak-pihak lain yang berkaitan. Apabila HKI adalah hak yang lebih banyak diberikan kpada perseorangan (individual),  HKB adalah hak yang lebih banyak diberikan kepada kelompok masyarakat (komunal) atau daerah tertentu. Hal itu dapat dipahami, karena kebudayaan pada umumnya, terutama kebudayaan tradisional, tidak lahir sebagai hasil penciptaan perseorangan, melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Lahirnya pemikiran untuk memproses HKB, dipicu oleh kelahiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa OPK (objek pemajuan kebudayaan) ada sepuluh jenis yang belakangan bertambah satu lagi dengan memasukkan Cagar Budaya sebagai OPK yang kesebelas. OPK tersebut terdiri dari: (1) Tradisi Lisan, (2) Manuskrip, (3) Adat Istiadat, (4) Ritus,(5) Pengetahuan Tradisional,(6) Teknologi Tradisional, (7) Seni,(8) Bahasa, (9) Permainan Rakyat, 10 (Olahraga Tradisional) dan (11) Cagar Budaya.  Dalam undanag-undang tersebut disebutkan bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan harus melalui empat tahapan prosees, yaitu (1) Pelindungan, (2) Pengembangan, (3) Pemanfaatan, dan (4) Pembinaan.

Dalam tahapan Pelindungan terdapat langkah-langkah kerja: (1) Inventarisasi, (2) Pengamanan, (3) Pemeliharaan, (4) Penyelamatan, dan (5) Publikasi. Upaya memproses kepemilikan HKB tentu saja merupakan kegiatan Pengamanan, yang merupakan bagian dari tahapan kerja Pelindungan. Terdapat sembilan kategori hak yang dapat dimiliki leh OPK, yaitu hak untuk memperoleh HCI (Hak Cipta Individual), EBT (Ekspresi Budaya Tradisional), IBT (Invensi Berbasis Budaya Tradisional), MK (Merk Kolektif), IG (Indikasi Geografis), IA (Indikasi Asal), PTSDG (Pengetahuan Tradisional Sumberdaya Genetik), KLLH (Kearifan Lokal Lingkungan Hidup), dan WBTB (Warisan Budaya Takbenda). Tidak smua OPK dapat memproses kepemilikan hak untuk sembilan kategori itu. Tradisi Lisan misalnya, hanya dapat memperoleh empat kategori kepemilikan,yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Indikasi Asal (IA), Kearifan Lokal Lingkungan Hidup (KLLH) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Sedangkan Cagar Budaya hanya dapat memproses dua kategori kepemilikan HKB, yaitu Indikasi Asal (IA) dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup.

Kepemilikan Hak Kekayaan Budaya (HKB) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) dideklarasikan, dan (2) didaftarkan. Proses kepemilikan yang pertama merupakan proses yang paling mudah untuk dilakukan. Hanya dengan mengumumkan (mendeklarasikan) jenis kebudayaan apa yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) dari 11 OPK (Objek Pemaajuan Kebudayaan) itu, maka sahlah kepemilikan HKB oleh komunitas atau daerah tersebut.

Adapun proses kepemilikan yang kedua, dilakukan dengan mendaftarkan terlebih dahulu kekayaan budaya apa yang dimiliki oleh komunitas atau daerah tersebut. Setelah pendaftaran itu diterima, barulah pihak penerima pendaftaran itu menyatakan ecara tertulis bahwa komunitas atau daerah tersebut berhak untuk memperoleh HKB untuk salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) tertentu. Kepemilikan Hak Kekayaan Budaya itulah, yang cenderung bersifat komunal, yang kini sedang diperjuangkan oleh Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) sebagai salah satu bagian dari sistem kepemilikan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang cenderung bersifat individual.***

Dr. Yayat Hendayana, M.Hum

Pengajar pada program

sarjana dan pascasarjana Unpas.