DPRD Jabar 2019-2024 Resmi Miliki Alat Kelengkapan Dewan

28

BISNIS BANDUNG –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat   periode 2019-2024  kini sudah resmi memiliki alat kelengkapan dewan (AKD)  yang disahkan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa  pekan ini.

Rapat Paripurna  peresmian  AKD  tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmat Ru’yat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dengan  susunan alat kelengkapan dewan yang terdiri dari lima komisi, badan pembentukan perda dan  badan kehormatan.

Berikut ini nama pimpinan ketua dan wakil ketua Komisi;  Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Sabil Akbar dan Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat

Ketua Komisi II DPRD Jawa Rahmat Hidayat Djati, Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Heri Ukasah Sulaeman dan Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar R Eka Perwira

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Cucu Sugyati, Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nangolah, Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat Hasim Adnan.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono, Wakil Komisi IV DPRD Jawa Barat Ali Hasan, Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat Buky Wibaya Karya Guna.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Dadang Kurniawan, Wakil Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat M Tandiontong.

Kemudian pimpinan  Badan Pembentukan Perda DPRD Jawa Barat ialah sebagai berikut:
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Jawa Barat Achdar Sudrajat, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Jawa Barat Kusnadi.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmat dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat Mirza Agam Gumay.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengatakan, dengan telah ditetapkannya Alat Kelengkapan DPRD (AKD) maka DPRD Jabar akan lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya.

”Baik nanti dalam penyususan legislasi maupun melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya kita akan terlibat dalam pembahasan-pembahasan peraturan daerah,” ujarnya.

Ru’yat berharap, setiap peristiwa yang terjadi di Jawa Barat dapat segera direspons oleh komisi dan badan yang telah terbentuk pada rapat paripurna.

Ia menyatakan, untuk pemilihan struktur pimpinan komisi dan badan (BP Perda dan Badan Kehormatan) ditentukan dengan memperhatikan proposionalitas. ”Semuanya terakomodir baik di ketua komisi secara profosional, wakil ketua dan sekretaris” kata Ru’yat. (B-002)***