Cengkeraman WTO Intervensi Kebijakan Sektor Pertanian 

60

BISNIS BANDUNG — Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, upaya perlindungan terhadap petani kecil dan pelaksanaan konsep kedaulatan pangan di Indonesia mendapatkan tantangan dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) .

 “Dalam hal ini WHO telah mengintervensi pemerintah Indonesia untuk mengubah peraturan-peraturan di sektor pertanian maupun pangan yang dinilai tidak sesuai dengan perdagangan bebas dan kepentingan negara-negara industri. Hal ini tampak dari digugatnya pemerintah Indonesia , antara lain oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru atas kebijakan pemerintah Indonesia yang berusaha melindungi pangan produk petani dan nelayan kecil,” ujar Henry.

 Hal itu , lanjut Henry mendorong dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 24 Tahun 2018, untuk merevisi Permentan No. 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam Permentan tersebut pemerintah memperlonggar regulasi impor terkait produk-produk pangan, tanaman hortikultura dan produk hewan.

Kasus lainnya yang baru-baru ini terjadi menurut Henry , adalah gugatan Brazil terhadap Indonesia di WTO terkait impor daging ayam. Indonesia disebut menyalahi ketentuan WTO terkait perdagangan bebas dengan melarang masuknya ayam dan produk ayam dari Brasil. Konsekuensi dari gugatan tersebut adalah keharusan Indonesia untuk membuka keran impor untuk komoditas ayam dari Brazil. “Ketentuan WTO tersebut padahal bertentangan dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012,  pasal 36 dan pasal 39, serta UU Perlintan, pasal 15 dan pasal 30 ayat (1), yang menyebutkan keharusan pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri dalam pemenuhan pangan, sebab itu impor komoditas pangan harus menyesuaikan kebutuhan konsumsi dalam negeri,” ujar Henry.

 Dikemukakan Henry , kuatnya cengkeraman WTO dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor pertanian tidak hanya merusak kedaulatan petani kecil di Indonesia, tetapi juga petani-petani kecil di belahan dunia lainnya.  Sejak didirikan pada tahun 1995, upaya-upaya WTO untuk mendorong deregulasi, ekspansi modal global di sektor pertanian dan perdagangan bebas merupakan ancaman terhadap upaya penegakan kedaulatan pangan di suatu negara.

Henry menyebut, perlawanan terhadap WTO dan perjanjian perdagangan bebas mendapatkan perlawanan dari para petani kecil yang tergabung di dalam La Via Campesina, sebagai gerakan petani internasional. La Via ampesina, selama  20 tahun berjuangan  melawan WTO dan praktik-praktik liberalisasi pertanian dan perdagangan bebas di dunia. “Salah satu momen penting terkait perlawanan petani terhadap WTO adalah aksi bunuh diri seorang petani asal Korea Selatan, Lee Kyung Hae, 10 September 2003. Tindakan Lee Kyung Hae mengakhiri hidupnya, merupakan wujud kefrustrasian petani kecil yang menjadi korban perdagangan tidak adil yang dijalankan WTO,” tutur Henry seraya menambahkan kematian Lee Kyung Hae  tanggal 10 September 2003 kemudian diperingati sebagai Hari Aksi Global Melawan WTO  oleh 183 organisasi petani La Via Campesina yang tersebar di 81 negara.

Dijelaskan Henry , di tengah semakin kuatnya dominasi WTO di sektor pertanian saat ini, para petani kecil memiliki harapan baru untuk keluar dari situasi ini. Setelah 17 tahun berjuang di berbagai tingkatan, pada tanggal 18 Desember 2018 , lahir sebuah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Daerah Perdesaan (UNDROP). Deklarasi ini merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak petani kecil dan masyarakat perdesaan di seluruh dunia, seperti hak petani atas tanah, air, benih, dan sumber-sumber agraria lainnya.” Terkait hal ini, SPI secara khusus meminta  pemerintah Indonesia segera mengharmonisasikan isi dari UNDROP untuk memperkuat penegakkan kedaulatan pangan di Indonesia,” tambah Henry , baru-baru ini.

Ditegaskan Henry , agar seluruh petani Indonesia terus berjuang menegakkan kedaulatan pangan dan mengakhiri rezim perdagangan bebas di bawah WTO maupun perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lainnya. (E-018)***