Upah Buruh Tani Sangat Rendah Dibandingkan Kebutuhan Rumah Tangga

40
buruh, demo, demoburuh

BISNIS BANDUNG —Guru Besar Emirtus Ilmu Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Ir. Maman Haeruman K. MSc., PHd mengemukakan, upah harian buruh tani  diberikan setelah mereka bekerja sangat rendah.  Upah yang mereka terima menggambarkan daya beli dan pendapatan buruh tani di perdesaan yang nilainya  berbeda dengan upah pekerja industri di perkotaan, baik secara nominal maupun secara riil.

Berdasar data nasional pada bulan Mei 2019 upah buruh tani meningkat sebesar 0,19 % dari bulan sebelumnya dari Rp 53.952,00 menjadi Rp 54.056,00/hari, sementara secara riil mengalami penurunan 0,39 %. Dengan kata lain peningkatan indeks kebutuhan rumah tangga buruh tani meningkat lebih pesat. Sementara upah buruh bangunan di perkotaan secara nominal pada bulan Mei 2019 tidak berubah dari bulan sebelumnya (April 2019) Rp 88.664,00/hari, tetapi secara riil pendapatan buruh bangunan ini menurun 0,68 % karena indeks rumah tangga buruh di perkotaan meningkat lebih pesat lagi. Upah buruh tani di Jawa Barat ini boro-boro meningkat, ada kecenderungan secara nominal sedikit meningkat, tetapi secara riil malah menurun lebih tajam,”ujar Maman-baru-baru ini .

Prof. Ir. Maman Haeruman K. MSc., PHd menyebut, kelemahan pemberlakuan upah buruh karena besarnya upah buruh tani secara nominal sering ketinggalan dibandingkan dengan perubahan indeks kebutuhan rumah tangga, sehingga berujung pada upah riil yang menurun yang secara riil tidak layak. Dikatakan Maman , upah buruh tani di Jawa Barat maupun Kota Bandung belum sesuai dengan kebutuhan  hidup layak. Untuk upah buruh tani tidak perlu seragam, tergantung pada indeks kebutuhan rumah tangga buruh di daerah masing-masing. Perkembangan harga-harga  kebutuhan pokok di perdesaan harus benar-benaar terditeksi. Sebab itu pejabat daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota sampai Kepala Desa/Kelurahan harus memahami dan  mencatatnya agar mereka bisa menghitung kelayakan upah buruh tani di daerahnya.

Ditegaskan Maman yang harus dibenahi oleh pemerintah agar upah buruh tani meningkat yakni upah nominal diterima petani peningkatannya harus lebih tinggi dari perubahan indeks kebutuhan rumah tangga petani. Walau di sisi lain , peningkatan upah buruh tani yang secara nominal meningkat akan mendorong terjadinya inflasi. Inflasi pada bulan April 2019 di perdesaan dan perkotaan masing-masing 0,81 % dan 0,44 % , sehingga upah buruh tani secara riil menurun 0,66 %, sementara buruh di perkotaan upah riilnya menurun 0,41 %. Dengan kondisi seperti ini, menurut Maman , bagi buruh tani di perdesaan lebih terpuruk dan sangat memprihatinkan. Oleh karenya dalam jangka pendek pemerintah harus mengupayakan agar insentif harga-harga produk pertanian di pintu petani (farm gate price) benar-benar bisa dinikmati petani. Insentif harga , pada gilirannya akan memberi peluang pagi petani untuk meningkatkan upah nominal buruh tani yang dilibatkannya.

Dalam jangka menengah pemerintah harus berupaya menciptakan sistim perekonomian yang mampu menekan tingkat inflasi tinggi yang menurunkan upah riil buruh tani. Dalam jangka panjang sistem pendistribusian barang dan jasa di seluruh wilayah, antara desa dan kota tidak jomplang agar masyarakat perdesaan yang pendapatan nominalnya lebih rendah dari perkotaan tidak dihantam inflasi yang lebih tinggi dari kota. Upaya untuk mengoptimalkan upah buruh tani agar secara riil tidak melorot, perlu ada perhatian agar kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rumah tangga petani harganya secara nominal berimbang  dengan upah buruh tani. Pemerintah daerah  seharusnya mencermati perkembangan harga-harga kebutuhan pokok, agar dapat menetapkan upah minimum yang berimbang . Di lain pihak petani yang mempekerjakan buruh, peluang untuk dapat memberi upah yang relatif tinggi ditentukan oleh insentif harga produk pertanian yang mereka peroleh.

Sistem pemasaran yang terorganisir di kalangan masyarakat perdesaan masih sulit diwujudkan terkait posisi tawar petani yang lemah. Keberadaan Bumdes seharusnya didorong untuk menjembatani pemecahan masalah ini. Lembaga kerjasama di antara petani dalam bentuk kelompok atau koperasi yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan riil petani masih banyak yang mandul. Banyak yang di bentuk malah untuk memperoleh bantuan atau hibah, padahal terobosan yang dibutuhkan terkait dengan pemasaran produk hasil petani agar memberi imbalan harga yang rangsangannya lebih menguntungkan petani. Kondisi seprti ini diharapkan memberi peluang bagi  upah buruh tani yang lebih tinggi.

Dikemukakan Maman Haeruman , upah buruh tani di area pesawahan, ladang atau perkebunan tidak harus sama. Perbedaan ini terkait dengan nilai produk dan bentuk perusahaannya. Perbedaan jenis komoditas pertanian yang diusahakan bisa menimbulkan imbalan yang berbeda kepada para pekerjanya. Komoditas perkebunan yang berorientasi ekspor bisa memberikan upah yang lebih tinggi kepada buruh-buruhnya. Di antara berbagai komoditas pertanian, padi adalah komoditas yang harganya paling tertinggal, selalu dijaga pada tingkat yang relatif rendah agar “stabilisasi” dalam pengertian ekonomi, bahkan politik, tetap terkendali. Pada gilirannya, harga padi di tingkat petani rendah tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) padi yang rendah. Dengan kondisi seperti ini buruh tani padi juga upahnya secara nominal rendah, apalagi secara riil. Buruh tani umumnya mengolah lahan menggunakan pacul, golok dan parang, andalan buruh tani adalah tenaga. ”Dengan modal tenaganya itulah buruh tani memperoleh upah, bila tenaganya kuat banyak petani pemilik lahan pertanian ingin mempekerjakannya,” tutur Maman, Senin.

Dengan dasar pendidikan rendah, hanya setingkat sekolah dasar, kecakapan maupun keterampilan merema terbatas. Hal ini yang bisa jadi kendala dalam mengembangkan usaha non pertanian, seperti industri di perdesaan.

Dijelaskan Maman , kondisi perdesaan di Jawa Barat gambarannya seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan industri berdiri di perdesaan, tenaga kerjanya dari luar tidak memanfaatkan tenaga kerja lokal.  Tapi malah mendatangkan tenaga kerja kasar dari luar negeri. Sebaiknya perusahaan seperti itu ditutup tidak boleh beroperasi di Indonesia.

Ditambahkan , tingkat kesejahteraan petani di Jawa Barat masih berada di lapisan paling rendah, tidak mengherankan kalau kantung-kantung kemiskinan ada di wilayah perdesaan.  (E-018)***