Gubernur Diminta  Tetapkan Upah Minimum Padat Karya

34

BISNIS BANDUNG –  Terkait banyak industri  perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT)  yang padat karya  kini terancam gulung tikar,  Gubernur Jabar  diminta segera menetapkan upah minimum padat karya  tersebut.

Salah  seorang pengusaha tekstil,  Alex Santoso yang memiliki usaha tekstil dan produk tekstil di Majalaya mengungkapkan sektor TPT sudah berada dalam kondisi yang buruk selama beberapa tahun terakhir.

“Fenomena  yang ada antara industri produk tekstil dan tekstil  dalam menyelamatkan  perusahaannya  sangat berbeda, “ kata  Alex  yang  juga selaku  Ketua Perkumpulan Pengusaha Produk Tesktil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB) kepada  wartawan  di Holiday Inn, Senin (28/10/2019).

Alex  menyebut ada dua poin yang dapat membantu.Pertama, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi   (UMP)  tahun 2020 sesuai dengan PP No.78 Tahun 2015, selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

Kedua, gubernur dapat tidak wajib menetapkan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) untuk kabupaten atau kota yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP.

“Artinya jika pemerintah pada tahun ini saja bisa menetapkan UMP, maka ini bisa jadi solusi bagi sektor produk tekstil karena tidak ada UMK,” katanya seraya menambahkan perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit dengan karyawan. Dan solusi ini lebih sehat dan lebih adil bagi kedua pihak.

Perusahaan yang tergabung kedalam PPPTPJB berjumlah 274 perusahaan yang tersebar ke 10 daerah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan mencapai 256.882 pekerja.

Keberadaan  PPPTPJB  dilatarbelakangi permasalahan pengupahan yang disebabkan kenaikan upah minimum kab/kota yang begitu tinggi. Padahal dari sisi industri kenaikan tersebut diluar batas kemampuannya.

Banyak tutup

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab Subang Irtotolisi memaparkan industri padat karya merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Industri ini juga tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang pendidikan pekerjanya. Artinya, pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah pun dapat diserap industi ini.

Dengan karakteristiknya tersebut, industri padat karya menjadi andalan pemerintah, termasuk Kabupaten Subang untuk menurunkan angka pengangguran. Hanya dalam perkembangan terakhir, akibat kenaikan upah yang begitu tinggi sementara banyak yang tidak mampu memenuhinya perlahan sejumlah perusahaan berhenti beroperasi.

Bahkan menurutnya, sepanjang tahun ini saja sudah ada lima perusahaan yang tutup karena tidak mampu membayar upah. Selain itu, dari komunikasi yang dilakukan para pengusaha sudah menegaskan tidak akan sanggup memenuhi jika terjadi kenaikan upah yang begitu tinggi. Maka berarti, tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan yang berhenti beroperasi dan menyebabkan pengangguran.

“Jelas jika tidak ada kebijakan dari pemerintah 2020 Februari akan tutup. Melihat ini kami sangat was-was dan prihatin, bagaimana nasib dari 50.000 pekerja,” ujarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, ia mengatakan para pelaku industri berharap agar pemerintah bisa segera menetapkan UMPK/UMKPTPT. Pasalnya, menurutnya langkah penangguhan bukanlah solusi yang tepat.

Sejak 2016 hingga 2019,  menurut Iskandar dari Apindo Bogor, permasalahan upah minimum pada karya telah diselamatkan dengan adanya Upah Minimum Padat Karya dan Upah Minimum Khusus Perusahaan tekstil dan Produk Tekstil.

“Untuk upah tahun 2020 tentu diharapkan kebijakan tersebut dapat tetap diberikan untuk menyelematkan industri ini,” katanya.

Ia berharap pemerintah memerhatikan dengan serius masalah yang terjadi. Pasalnya, saat ini jumlah industri pasat karya semakin berkurang. Misalnya di Kabupaten Bogor saja, dari 84 perusahaan pada 2016 kini hanya menyisakan 32 perusahaan saja. Sebagian besar dari industri tersebut merelokasi usahanya ke Kendal, Batang, Jawa tengah karena upahnya yang jauh lebih rendah. (B-002)***