TERGUSUR PROYEK KERETA CEPAT, TANAH MILIK SEBAGIAN WARGA KBB BELUM DIBAYAR

3

Warga Kampung Cikamuning,Desa Ciburuy,Kecamatan Padalarang,Kabupaten Bandung Barat, menagih janji pembayaran tanah mereka,yang terkena proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, sudah dua tahun tanah sawah mereka, tidak bisa dimanfaatkan karena sudah terkepung mega proyek tersebut. Warga pun meminta badan pertanahan nasional, BPN, agar segera mengeluarkan denah nilai bidang, DNB,untuk sisa lahan belum dibayar yang hingga kini ditahan pihak BPN.

Pasangan suami istri Nunung Saepulloh dan Ani Sriyani,menjadi salah satu warga yang merasakan ketidakadilan proses pembebasan tanah, yang tergusur oleh proyek nasional Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Tanah sawah milik pasangan suami istri tersebut,yang awalnya seluas 1.062 meter persegi,setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, BPN,Kabupaten Bandung Barat justru mengalami penyusutan.

Pada pengukuran pertama,tanahnya menjadi 900 meter persegi,namun setelah melayangkan protes dan dilakukan pengukuran ulang justru hanya 854 meter persegi.

Warga pun menganggap pihak BPN pun seolah mempersulit untuk mengeluarkan denah nilai bidang, DNB,atas lahan sisa yang belum dibayar,sebagai salah satu syarat kepada pihak PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia,selaku pihak yang membayar atas ganti rugi lahan warga yang tergusur.

Ani Sriyani mengatakan,tanah sawah miliknya yang terkena proyek kereta cepat berada di Kampung Blok Cikalapa,Desa Bojongkoneng,Kecamatan Ngamprah.Dirinya mengaku,sudah mengikhlaskan ukuran tanahnya jadi berkurang.Namun yang masih jadi tuntutannya kini adalah pembayaran kompensasi lahan sisanya yang belum dibayar,yakni seluas 465 meter persegi atau kurang lebih senilai 500 juta rupiah.

Ani Sriyani menambahkan,dirinya dan suaminya hanya menuntut apa yang menjadi hak. lahan tersebut adalah sumber penghasilan bagi sekolah anak-anaknya dan investasi di hari tua.

ALGI MUHAMAD GIFARI, BANDUNG TV