Ditolak PTUN, Penggugat Temukan Cacat Administrasi Dalam Fakta Persidangan

3

Pengadilan Tata Usaha Negara,PTUN Bandung menolak gugatan seorang warga Jakarta, yang menggugat BPN Kabupaten Cirebon,dengan dasar gugatan pengalihan balik nama sertifikan hak milik,merujuk ketentuan pasal 53 undang undang nomor 30 tahun 2014, tentang administrasi negara. Meski di tolak,pihak penggugat optimis BPN Cirebon tidak bisa membatalkan administrasi proses jual beli lahan,yang sudah dilakukan prosesnya di hadapan notaris.

Pengadilan Tata Usaha Negara,PTUN Bandung menolak gugatan seorang warga Jakarta,yang menggugat BPN Kabupaten Cirebon,dengan dasar gugatan pembiaran proses pengalihan balik nama sertifikat hak milik,padahal seluruh proses tahap pengajuan balik nama sertifikat hak milih telah ditempuh.

Dasar gugatan,merujuk ketentuan pasal 53 undang undang nomor 30 tahun 2014,tentang administrasi negara, dan peraturan Mahkamah Agung nomor delapan tahun 2017,tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan, atau tindakan badan atau pejabat pemerintah.

Pihak penggugat pun mengaku menemukan kejanggalan cacat administrasi,atas pembolokiran objek sengketa tersebut,dimana dalam sepanjang jalannya persidangan,tidak ditemukan adanya surat perintah pemblokiran,baik dari pengadilan ataupun penyidik kepolisian.

Pihak penggugat,kedepannya akan mengikuti proses hukum di Pengadilan Negeri Cirebon,dimana pihak penjual mengajukan gugatan atas keberatan terhadap transaksi jual beli lahan tersebut.

Sengketa balik nama sertifikat hak milik ini terjadi,lantaran si penjual mengaku keberatan atas proses jual beli lahan tersebut. Dimana lahan tersebut merupakan milik warga negara asing,yang sertifikat nya menggunakan nama orang kepercayaannya warga Cirebon.

Padahal sebelumnya, proses jual beli lahan tersebut sudah tercatat secara sah dalam akte jual beli yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual di hadapan notaris.

YUWANA KURNIAWAN, BANDUNG TV.