Berlaku 1 Januari 2020 Besaran UMP Jabar Menjadi Rp 1,8 Juta

21

BISNIS BANDUNG – Besaran Upah Minimun Provinsi (UMP)  Jawa Barat yang  akan  berlaku 1 Janurai 2020  dipatok sebesar Rp1.810.351,86 atau  ada kenaikan 8, 51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  Imbas dari kenaikan  UMP  tersebut  otomotis  bakal mendongkrak  upah minimum kabupaten/kota.

” Kenaikan  UMP 2020  sebesar  Rp141.978,53  dibandingkan  UMP 2019  yaitu Rp1. 668.372,83 itu tertuang  dalam  SK  Gubernur Jabar,”  tutur Pj Sekretaris Daerah Jabar, H.Daud Achmad  di Gedung Sate dalam acara Jabar Punya Informasi didampingi  Kepala Disnakertrans Jabar,  M Ade Afriandi di Gedung Sate, Jumat (1/11/2019).

Daud menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Gubernur wajib menetapkan UMP berdasarkan formula perhitungan upah sebagaimana diatur dalam PP dan Permenaker dimaksud serta dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Menteri Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat kepada para gubernur di seluruh Indonesia dengan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Nomor  B-246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019, tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto adalah sebesar 5,12 persen. Maka,
kenaikan UMP tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

“Dalam surat Menteri ini, Gubernur wajib menetapkan. Sedangkan  untuk UMK, Gubernur disebutkan dapat, artinya tidak wajib menetapkan UMK atas rekomendasi bupati/wali kota,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar M Ade Afriandi menuturkan, setelah UMP ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota harus membentuk Dewan Pengupahan guna mempersiapkan UMK tahun 2020 yang harus ditetapkan pada 21 November 2019.

Menurut Ade, yang perlu dicermati dan diantisipasi pihaknya adalah pembahasan di sejumlah wilayah khusus, seperti Bogor, Karawang, Bekasi dan Purwakarta yang relatif rentan bergejolak, terutama terkait pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Khusus Karawang, Bekasi, Bogor itu biasanya di upah minimum sektoral dan itu prosesnya nanti (setelah UMP dan UMK selesai),” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Ade, pihaknya masih menunggu laporan dari Dewan Pengupahan di kabupaten/kota tentang proses pembahasan UMK tahun 2020. Pihaknya juga sudah meminta Dewan Pengupahan di daerah lebih cermat dalam menentukan komponen-komponen kenaikan UMK.

“Kami minta evaluasi kinerja dewan pengupahan, agar kenaikan setiap komponen betul dihitung cermat,” katanya. (B-002)***