ODOL Dilarang Masuk Tol

46

    TAHUN 2020 sluruh jalan tol di Indonesia akan  bebas dari kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL).  Hal itu disampaikan Dirjen Perhubungan Darat,  Kementerian Pehubungan RI di Yogyakarta, seperti dimuat berbagai media Senin kemarin. Selain  pengurangan beban jalan tol, Kemenhub juga akan menghilangkan ODOL di penyebrangan. Mulai Februari 2020 penyebrangan Merak-Bkaauheni, Ketapang-Gilimanuk akan terbebas dari masuknya ODOL.

   Kemenhub menilai selama ini lalulintas barang melalui jalan tol dan penyebrangan semkain terbebani dengan makin banyaknya ODOL. Alat transportasi barang berupa truk yang ukurannya semakin ”meraksasa” dengan muatan yang jauh lebih besar  dari kekuatan beban jalan dan kapal penyebrangan, semakin mempercepat kerusakan jalan dan sarana penyebrangan. Di samping itu,arus lalu lintas di jalan tol mengalami hambatan denghan lalu lalangnya ODOL.

    Serlama ini, kondisi jalan tol di Indonesia setring kali mengalami kerusakan. Kalau tidak berlubang-lubang, aspalnyua bergelombang. Laju kendaraan di jalan tol sering kali tidak maksimal,  terhambat akibat jalan rusak dan kendaraan besar bermuatan penuh beriringan dengan kecepatan rendah. Kecelakaan kapal laut sering kali terjadi, antara lain akibat muatan berlebih. Hal itu terus berlangsung akibat tidak ada peraturan dengan pengawasan yang ketat tentang ukuran kendaraan dan jumlah muatan.

    Sebetulnya aturan itu ada tetapi pengawasan yang sangat lemah. ODOL berlalu lalang di jalan tol dan jalan arteri tanpa hambatan sama sekali. Perusahaan distribusi barang, dengan leluasa menyediakan alat angkut barang dengan ukuran sangat besar. Tujuannya agar dapat memua barang lebih banyak  dengan jumlah truk sedikit.  Karena tidak ada aturan yang jelas, para distriobutor pasti memilih pengangkutan barang secara lebih efisien. Hanya satu rit saja distribusi barang cudah cukup dan itu sangat menguntungkan dibanding harus menyediakan truk berukuran kecil dalam jumlah yang banyak. Secara ekopnomi, cara itu tentu sangat efektif dan efisien, murah dan ptraktis. Distribusi barang lancar.

   Karena terjadi pembiaran,industri dan distributor barang, memesan truk berukuran superbesar. Industri karesori kebanjiran order apalagi denmgan bumingnyaindustri dan makin cepatnyua arus barang. Dengan kendaraan berdaya angkut tinggi,rantai pasok jauh lebih cepat. Industri dan pabrik karesori tidak “peduli”dengan dampak yang ditimbulkannya. Kapasitas jalan tol dan kapal penyebrangan seharusnya dibuat dengan daya tahan sesuai dengan perkembanan jumlah dan ukuran kenadaraan.

    Pemerintah seyogianya sejak awal membangun infrastruktur dengan kapasitas dan daya dukung yang jauh di atas rata-rata frekuensi, volume,  dan berat kendaraan.  Idealnya, pemerintah menyediakan infrastruktur terpisah bagi ODOL dan kendaraan lebih kecil. Sejajar dengan jalan tol, dibuat jalan khusus distribusi barang, seperti jalan khusus yang di luar negeri disebut high way. Penurunan ukuran kendaraan dan muatan, selain menghambat distribusi barang, juga sangat merepotkan lembaga pengawas. Menimba pengalaman dari pembangunan jembatan timbang. Sarana itu dibuat dengan tujuan menindak kendaraan dengan muatan berlebih. Tetapi pada kenyataannya, jembatan trimbang itu justru menjadi lahan korupsi bagi sebagain oknum pengelola. Truk bermuatan besar, tetap lolos  hanya dengan  sedikit uang pelican uji muatan.

     Kitra tidak ingin peristiwa itu terjadi lagi melalui alat timbang kendaraan di jalan tol dan di jalur penyebrangan.Pemotonan karesori kendaraan overdeminsion dan penurunan m,uatan yang over loading bukann cara paling tepat bagi pemeliharaan jalan told an alat penyebrangan.  Ketentuanitu justru akan meniombulkan masalah distribusi barang dan memidahkan bagi para oknum yang berbakat korupsi.***