Impor Sampah Plastik Naik  141 %  Sungai dan Laut Jadi Tong Sampah

35

BISNIS BANDUNG —  Sekjen Dewan Pengurus Pusat Serikat Nelayan Indonesia (DPP SNI) Budi Laksana mengatakan, tingkat pencemaran laut di Indonesia masih cukup tinggi. Pencemaran berat terutama terjadi di kawasan laut sekitar muara sungai dan kota-kota besar. Laut bagi perusahaan atau industri, sisa proses industri atau sampah rumah tangga dibuang ke sungai atau laut dijadikan cara termurah dalam pembuangan limbah.

Walau sejak tahun 2017 Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi pembangunan nasional  pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Budi menyebut , Indonesia merupakan negara kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Sampah plastik yang dihasilkan Indonesia mencapai 187,2 juta ton. Pencemaran laut menurut Budi , juga tidak hanya dilakukan oleh pelaku industri ,  tetapi oleh aktivitas penangkapan ikan dengan cara yang merusak , seperti bom, postasium dan jaring trawl, sehingga  kualitas ekosistem laut rusak .

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) , jumlah penduduk Indonesia berdasarkan proyeksi kependudukan meningkat menjadi 271,07 juta jiwa pada tahun 2010. ” Kenaikan jumlah penduduk per-tahun antara 10 hingga 15% telah mempengaruhi kualitas dan kuantitas limbah/pencemaran laut, seiring maraknya aksi buang limbah ke sungai atau laut,” ungkap Budi.

Disebutkan Budi , modus pihak industri  membuang limbah ke laut  karena biaya pembuangan limbah  tidak memerlukan biaya tinggi. Membuang limbah di daratan dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan umum, sebab itu membuang limbah ke laut dijadikan alasan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Selain itu, memang ada juga impor sampah plastik yang pada tahun 2018 menurut BPS mencapai 283.152 ton (141%) . Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir.

Dikemukakan Budi Laksana , dalam kasus pengendalian pencemaran dan perusakan laut , sebenarnya ada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak ada tindakan tegas secara pidana terhadap pelanggarnya.

Limbah laut juga menjadi perhatian dunia internasional. Sejak tahun 1972 dalam “Konfensi Stockhlom” secara garis besar membahas tentang larangan pembuangan limbah ke laut secara sengaja. Sehingga laut tidak menjadi tong sampah.

Kasus pencemaran laut di Indonesia belum berhasil diminimalkan. Agar pencegahan dan penindakan kasus pencemaran kasus pencemaran limbah kelaut tercapai ,diuraikan Budi , pertama  harus ada sanksi tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa sanksi  pidana atau perdata. Kedua adalah sanksi  mencabut izin operasi pelanggar . Diakui Budi , saat ini sudah banyak peraturan terkait masalah  pencemaran . Karena itu butuh komitmen bersama, baik kesadaran pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. “Tahun  ribut tentang sampah plastik,  ribut tentang kebocoran minyak di Karawang, termasuk kapal asing penangkap ikan dengan alat tangkap yang merusak. ”Disinilah perlunya ketegasan dan prioritas untuk membenahi tata kelola pembuangan limbah ini,”ujar Budi , Jumat pekan lalu kepada BB menjelaskan masalah sampah.

Ditambahkan Budi Laksana,  sebenarnya penyumbang terbesar limbah adalah industri,kemudian eksplorasi pertambangan, wisata dan sampah rumah tangga. (E-018)***