Buruh Tuntut Kenaikan Upah  Tahun 2020 Sekira 15 %

22

BISNIS BANDUNG — Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto menyebutkan, masalah ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pro buruh, sampai saat ini pemerintah tidak melakukan revisi Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan. Aturan membuat disparitas upah antar provinsi serta kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Hal lain lanjut Roy , pemerintah baru-baru ini mengeluarkan KEP 228 tahun 2019, tentang jabatan tertentu yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Pemerintah memberikan karpet merah bagi TKA dalam aturan keputusan menteri , selain memperluas jenis pekerjaan yang boleh dijabat oleh TKA. Kemudian, rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100% dan rencana pemerintah untuk merevisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang cenderung pro kepentingan dunia usaha dengan mengurangi hak-hak pekerja/buruh yang sudah berjalan selama ini , antara lain mengurangi pesangon, sistem kerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, sistem upah murah, outsoursing dan lain-lain.

Dikemukakan Roy  , saat ini investasi tumbuh di Jawa Barat, bahkan  Gubernur Jawa Barat merilis akan ada investor yang mau investasi di Jawa Barat  yang menurutnya akan menyerap sedikitnya 30.000 pekerja. Seharusnya sejalan dengan pertumbuhan investasi di Jawa Barat,  kesejateraan pekerja harusnya meningkat.

Kaitan dengan upah minimun tahun 2020, pemerintah sudah menyampaikan, kenaikkan upah minimum 2020, sebesar 8,51%. Kenaikan upah minimum 8,51% tersebut  menurut Roy , sangat minim dan tidak sesuai dengan harapan pekerja /buruh di Jawa Barat, tuntutan buruh kenaikan upah minimum tahun 2020 sebesar 15%. “Kalau parameter pemerintah dalam menaikan upah minimum adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan parameter pekerja/buruh dalam kenaikan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagaimana diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan”, ungkap Roy menegaskan tuntutan buruh.

Orang nomor satu di KSPSI Jawa Barat ini mengatakan, dampak ketidak sinkronan  dasar hukum yang jadi rujukan pemerintah dalam penetapan upah minimum, mengakibatkan kenaikan upah kecil berdampak terhadap daya beli buruh sangat rendah. “Bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  sehingga tidak ada alasan pengusaha untuk menolak kenaikan upah minimum, karena bagi pengusaha yang tidak mampu dalam melaksanakan upah minimum tahun 2020 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum 2020 kepada gubernur,” ujar Roy , Senin di Bandung

Mengenai kepatuhan pengusaha terhadap pelaksanaan upah minimum, lanjut Roy , tentu saja ada pengusaha nakal yang tidak melaksanakan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku,  ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hukum, tahun ini hanya sedikit perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum secara resmi. Industri yang biasanya mengajukan penangguhan upah minimum mayoritas industri garmen dan juga tekstil. “Kalau penangguhan secara resmi, kita lebih bisa menerima, karena ada kewajiban pengusaha untuk merapel kekurangan upah yang ditangguhkan. Kalau penangguhannya tidak resmi justru sangat merugikan pekerja/buruh karena jelas melanggar ketentuan UU, penindakan terhadap pelanggaran upah berada di pengawas ketenagakerjaan dan PPNS pada Dinas ketenagakerjaan,” kata Roy

Roy Jinto menegaskan, yang harus dibenahi oleh rezim baru (Jokowi-Amin), yakni menaikan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh, mencabut aturan-aturan yang merugikan pekerja/buruh dan meningkatkan kesejateraan pekerja, menciptakan lapangan kerja, memberikan kemudahan insvestasi kepada investor dengan mempermudah perizinin dan memangkas birokrasi. (E-018)***