Industri Ekonomi Kreatif Primadona Pariwisata Harus Terintegrasi

11

BISNIS BANDUNG — Anggota Komisi X DPRI bidangPendidikan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga , Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M. Psi.T mengaku, dirinya menyambut kehadiran Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam jajaran kabinet saat ini.

Industri Ekonomi Kreatif di negeri ini menurut Ledia . sedang berkembang , Undang-undang yang memayunginya pun sudah lahir pada akhir bulan September lalu. Saya berharap  Undang-undang  Ekonomi Kreatif bisa membawa industri ekonomi kreatif Indonesia  lebih berkembang .

Dijelaskan Ledia , harapan tersebut tentunya tidak berlebihan,karena Industri Ekonomi Kreatif saat ini tengah  menjadi primadona baru dalam geliat industri di tanah air. Tercatat Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi yang muncul dari ide maupun gagasan kreatif  pada tahin 2017 bisa menembus  Rp 1.009 triliun , meningkat dari tahun 2016 kurang lebih Rp 922,59 triliun dan tahun 2015 dan pada tahun 2015 Rp 852,54 triliun. Hingga akhir 2018, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai Rp 1.105 triliun dan meningkat menjadi Rp 1.211 triliun pada tahun 2019. Begitu pula jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekonomi kreatif pada 2016 tercatat mencapai 16,91 juta pekerja, meningkat menjadi 17,43 juta pekerja pada tahun 2017.

Ledia mengingatkan, persoalan yang ada selama ini di sektor industri kreatif adalah belum tampaknya pengayoman dan perlindungan yang maksimal kepada para produsen, pencipta serta karya ekonomi kreatif  dari sisi hukum. Contoh  , salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh para pelaku industri ekonomi kreatif adalah ketiadaan penghargaan dan perlindungan atas hak cipta karya mereka.

Begitu pula peran dan tanggungjawab pemerintah pusat maupun daerah , belum terjabarkan secara definitif saat ekonomi kreatif masih ditangani satu badan negara. “Industri ekonomi kreatif bermunculan dari berbagai pelosok negeri, sementara  Badan Ekonomi Kreatif hanya berwenang melakukan perumusan kebijakan di level pusat tidak memiliki  kewenangan untuk menata dan mengelola perkembangan ekonomi kreatif secara lebih teknis,” papar Ledia , Senin di Bandung

Karenanya kehadiran Undang-undang ini, lanjut Ledia, diharapkan dapat memutus rantai masalah dan menghadirkan ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menjaga, memelihara sekaligus memajukan produk ekonomi kreatif Indonesia agar bersinar mulai dari negeri sendiri hingga ke mancanegara.

Untuk mengimplementasikan mimpi besar tersebut, caleg dari Fraksi PKS ini mengingatkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar  segera menghadirkan peraturan turunan yang menjadi amanah Undang-undang  sekaligus menyiapkan kebijakan program dan anggaran yang memadai. “Sebab, tanpa adanya peraturan turunan yang menjadi amanah Undang-undang serta menyiapkan kebijakan program dan anggaran yang memadai untuk menata, menggerakkan dan memajukan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, kehadiran Undang-undang Ekonomi Kreatif tidak bisa diimplementasikan secara maksimal dan bisa hanya menjadi hiasan regulasi,”ungkap Ledia

Ledia Hanifa Amaliah menyebut, dua tantangan proyek besar negeri ini, berupa penataan dan pengembangan dunia pariwisata serta industri kreatif di Indonesia. Kedua area kerja ini sesungguhnya memiliki cakupan yang luas dengan beragam pekerjaan rumah . Industri pariwisata yang masih berjalan menuju perkembangan serta industri kreatif yang  telah menjadi primadona baru dalam perkembangan industri tanah air namun baru menetas dalam khazanah peraturan perundangan dengan disahkannya Undang-undang  Ekonomi Kreatif pada akhir September lalu

Bukan pekerjaan mudah

“Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah, mengelola dua area besar yang masih berkembang dalam hitungan relatif baru dengan segudang tantangannya, tapi dengan pemetaan yang tepat, koordinasi yang baik dan rencana yang terintegrasi , saya yakin pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia akan semakin baik ,”ujar Ledia

Terkait persoalan pariwisata menurut Ledia , ada tiga hal yang perlu segera dibenahi pemerintah secara terintegrasi. Pertama terkait sarana prasarana destinasi wisata yang belum tertata dan dipersiapkan dengan baik. Kedua persoalan SDM pariwisata yang tidak merata dan ketiga sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat seputar destinasi wisata yang belum optimal.

Ledia memaparkan, sering kali terdengar kasus adanya satu area wisata yang sesungguhnya indah dan berpotensi wisata besar , tetapi  tidak memiliki kesiapan sarana prasarana yang memberi kemudahan dan kenyamanan pada wisatawan hingga berujung pada munculnya kekecewaan. Begitu pula SDM pariwisata yang profesional sangat sedikit dan itupun masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah kota dan destinasi wisata unggulan. Yang sering ditemukan, pada destinasi wisata baru atau destinasi wisata yang masih berada di wilayah non-perkotaan belum nampak SDM pariwisata yang profesional yang bisa menghadirkan pemahaman destinasi wisata dan melakukan sosialisasi terkait desatinasi wisata. Bahkan seringkali tidak nampak pula adanya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bagi para wisatawan. Yang paling mudah soal SPM ini, sebut saja di antaranya toilet dengan jumlah memadai, bersih, aksesnya mudah. Sekalipun toilet itu kecil dan desainnya sederhana. Harus diperhatikan betul . Ketiga, perkembangan pariwisata juga sangat dipengaruhi dari bagaimana masyarakat setempat diikutsertakan dalam upaya pengembangan destinasi wisata dengan diberikan sosialisasi, pelatihan dan peluang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan. “Masyarakat di wilayah destinasi wisata jangan sampai ditinggalkan dalam kegiatan kepariwisataan , sehingga mereka  tidak dapat menikmati hasil pengelolaan, penataan dan pengembangan destinasi wisata di wilayah mereka sendiri,” kata Ledia

Selain berkenaan dengan asas keadilan sosial,  masyarakat juga  perlu dirangkul, dibina dan diberikan kesempatan untuk mengelola, menata dan mengembangkan destinasi wisata di wilayah mereka agar terwujud kreasi produk dan jasa layanan wisata yang profesional, memenuhi standar pelayanan minimum dan berkesesuaian dengan rencana program dari pemerintah .“Kalau hal ini tidak dilakukan, setiap orang cenderung berkreasi sendiri semaunya dan tanpa standar pelayanan minimum yang bisa membawa pada ketiadaan penataan dan kekecewaan wisatawan. Misalnya saja soal tarif masuk, tarif parkir, tarif makanan dan minuman, kualitas produk dan jasa dan banyak lagi. Pada akhirnya justru ketidakprofesionalan ini bisa menjadi bumerang yang akan menurunkan jumlah wisatawan ,”pungkas Ledia. (E-018)***