Pesat: “Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Terindikasi Diintervensi

56
Pesat:

Bisnis Bandung — Ketua Umum Persatuan Pedagang Pasar Tradisional dan warung (Pesat), Usep Iskandar Wijaya mengatakan, kebijakan/peraturan pemerintah yang melarang penjualan minyak goreng curah ditahun 2020 mendatang, merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada usaha kecil, dan disinyalir akan menguntungkan pengusahaha besar yang selama ini  membuat minyak kemasan.

Pelarangan penjualan minyak goreng curah, akan merugikan pelaku usaha kecil yang selama ini mengkomsumsi minyak curah, karena harganya yang masih terjangkau, seperti pedagang gorengan jelas sangat membutuhkan minyak curah tersebut. “Kalau seandainya ada larangan, jelaslah budget akan membengkak, maka dengan demikian, jelas akan harga pun akan berubah. Saya kira, keputusan tidak tepat, sepertinya keputusan tersebut menggiring masyarakat untuk membeli minyak goreng kemasan. Seharusnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan/peraturan, seharusnya dengan solusi, masyarakat bawah bukan digiring beralih ke minyak kemasan” tegasnya kepada Bisnis Bandung (BB), di Bandung.

Dikatakan Usep Iskandar Wijaya, sebenarnya kwalitas dan kwantitas antara minyak goreng curah dengan kemasan, tidak ada bedanya, justru di pasar tradisional  jelas yang lebih laku minyak curah. Untuk soal harga,  jelaslah sangat beda. Minyak curah merupakan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, tetapi minyak goreng kemasan harganya relatief mahal dibandingkan minyak curah. “Pesat tidak mengeluarkan edaran tapi menghimbau jalani aturan/kebijakan tersebut,  kalau seandainya ada yang tidak rasional baru kami akan bergerak”, paparnya.

Dampak dari larangan penjualan/peredaran minyak goreng curah yakni, jelas pedagang minyak curah akan sepi, dan mau tidak mau konsumen dengan keterpaksaan akan beralih kepada minyak kemasan, meski harga mahal. “Pemerintah seharusnya ketika mengeluarkan kebijakan tersebut sekalian mengeluarkan solusi, ketika ada larangan minyak curah, harus beralih kemana sebagai pengganti, kalau seperti ini ada kecurigaan. Jangan-jangan ada intervensi terhadap kebijakan larangan tersebut, curiga untuk mematikan pengusaha minyak daerah seperti halnya minyak sawit di Garut dan lain-lain”

Menurutnya, minyak goreng curah adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat menengah kebawah, kalau dilarang, secara logika berarti dipaksa beralih kepada minyak goreng kemasan. “Saya minta kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan, solusi pengganti minyak curah yang harganya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, agar kebijakan tersebut berkeadilan, kenapa berkeadilan, dalam hal ini ketika larangan tersebut melarang penjualan minyak curah berkeadilannya untuk siapa sebenarnya ???, Pengusaha minyak curah …? Tidak, konsumen juga tidak .. jadi untuk siapa keberpihakannya kebijakan tersebut. Nah ini persoalan cukup kompleks, karena selama ini di pasar tradisional cukup banyak yang menjual minyak curah seirama kebutuhan konsumen di pasar tradisional, jadi haruskah semua pedagang minyak goreng curah gulung tikar karena kebijakan tersebut. Jadi mereka harus jualan apa kalau komoditas tersebut dilarang dijual, apakah dipaksa harus beralih propesi. Saya berharap semua kebijan harusnya melihat semua aspek kehidupan masyarakat bukan kebijakan sepihak tanpa ada kajian. Ketika mengeluarkan kebijakan tersebut apa subtansinya, kami sangat kecewa dengan kebijakan tersebut, semoga dengan kebijakan tersebut di barengi kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Kekhawatiran saya ketika barang tersebut menjadi barang ilegal, ketika kawan saya menjual komoditas tersebut kena delik pasal pidana ini yang sangat mengerikan, barang kebutuhan pokok masyarakat jadi barang ilegal, karena kebijakan tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu nantinya, karena mungkin desakan konsumen akhirnya mereka menyediakan barang tersebut akhirnya menjual barang ilegal wah ini bahaya” pungkasnya kepada BB.  (E-018)***