PR Hubungan Internasional Rezim Jokowi-Amin Masih Menumpuk

29
PR Hubungan Internasional Rezim Jokowi-Amin Masih Menumpuk

Bisnis Bandung, (BB)—Pakar Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah.,Ph.D mengemukakan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh rezim baru, rezim Jokowi-Amin, dan kabinet barunya, dalam hal ini Kementerian Hubungan Luar Negeri (Kemenlu). Dikatakannya, untuk aspek Hubungan Internasional, pekerjaan rumah yang hendaknya diprioritaskan pemerintah adalah sebagai berikut: Pertama, yakni menelusuri dan selanjutnya mendalami seluruh perjanjian dan kesepakatan internasional yang sedang berlaku, dan dijalankan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga di tingkat nasional dan dibawahnya, termasuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna menjamin terpeliharanya koordinasi, integrasi,  sinkronisasi dan sinergi, sehingga dapat senantiasa diujikan dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri.

Berikutnya yakni, menyusun kerangka Diplomasi Total Republik Indonesia dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga di tingkat nasional, media massa cetak dan elektronik, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, serta kalangan profesional, dan masyarakat umum, demi terpeliharanya citra bangsa Indonesia yang beradab mulia, berkepribadian unggul, berdaya saing, dan memulyakan hukum. Yang ketiga yakni mensosialisasikan prinsip-prinsip ASEAN Charter, KTT Bumi, dan Sustainable Development Goals (SDG) kedalam kurikulum pendidikan serta pelatihan formal dan non-formal di tingkat nasional, termasuk kedalam peraturan perundang-undangan, guna mempersiapkan masyarakat Indonesia sebagai  pelaku utama yang bertanggung jawab atas terpeliharanya kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan berbagai kerjasama regional di Asia Pasifik, Asia Eropa, serta Asia-Afrika-Amerika Latin.

Lebih lanjut Teuku Rezasyah PH.d mengungkapkan, pekerjaan selanjutnya yakni mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga, termasuk lembaga riset dan perguruan tinggi, untuk secara bersungguh-sungguh mendukung terwujudnya perdamaian abadi di berbagai wilayah konflik, khususnya di Myanmar, Semenanjung Korea, Palestina, Suriah, Irak dan Afghanistan, yang seluruh prosesnya mengikuti mekanisme Hukum Internasional. Pekerjaan yang kelima, yang harus ditunaikan yakni, mempersiapkan dan mendorong pelaku usaha di dalam negeri, termasuk BUMN, UKM dan koperasi, guna melipatgandakan keterlibatan mereka dalam berbagai kerjasama ekonomi yang terselenggara dalam kerangka ASEAN, GNB, OKI, APEC, ASEM, dan berbagai kemitraan strategis, sehingga fondasi ekonomi Indonesia sigap menyikapi arus perang dagang yang berpotensi meruntuhkan ketahanan ekonomi nasional. “Kelima pekerjaan rumah tersebut, ditujukan untuk kalangan dalam negeri RI. Pekerjaan rumah yang perlu dipraktekan diluar negeri berbeda lagi”, demikian tegasnya kepada Bisnis Bandung (BB), di Bandung.

Sementara itu, ada beberapa pemikiran Hubungan Internasional yang perlu dipraktekkan di luar negeri, diantaranya yakni sebagai berikut:

(1). Meyakinkankan PBB dan para anggota PBB atas kemampuan RI  dan keberhasilan RI menjalankan berbagai misi perdamaian sesuai mandat PBB, demi terwujudnya perdamaian yang abadi di berbagai wilayah konflik dan wilayah yang berpotensi konflik.

(2) Bekerjasama dengan seluruh anggota PBB guna mewujudkan sebuah Dewan Keamanan PBB yang lebih adil dan bertsnggung jawab, sehingga mampu bekerja secara lebih baik, demokratis, dan berkelanjutan.

(3) Guna memastikan kedaulatannya di darat, laut, dan udara, RI perlu menuntaskan semua  kesepakatan bilateral, regional, dan internasional,  demi terwujudnya kemampuan RI mengoperasikan Flight Information Region (FIR) secara benar, \bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

(4). Guna memastikan terwujudnya sebuah tata informasi baru yang lebih demokratis.  adil, dan bertanggungjawab, maka RI perlu bekerjasama di tingkat GNB dan OKI untuk mewujudkan sebuah Kantor Berita Asia-Afrika-Amerika Latin, dan yang ke.

(5) yakni meningkatkan koordinasi TNI, Polri, dan BIN dalam berbagai kemitraan strategis, sehingga sejak dini mampu menangkal segala bentuk subversi ekonomi dan terorisme menuju  wilayah Indonesia, pungkasnya kepada BB. (E-018)***