Manajemen Antisuap dan Manajemen Kolbu

4

BAIK perusahaan maupun lembaga di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, seperti dimuat KOMPAS 19/11. Padahal, menurut Nainggolan, seharusnya ada regulasi yang mewajibkan semua perusahaan atau lembaga menerapkan SNI, dalam upaya mencegah maraknya korupsi, khususnya penyuapan.

Nainggolan menyebutkan, SNI merupakan hasil, adopsi dari International Standarsization Organization (ISO) 37001 regulasi itu harus disertai sanksi hukum yang tegas. “Misalnya yang boleh ikut tender proyek pemerintah  hanya perusahaan atau lembaga yang punya bukti telah melakukan manajemen antisuap,”kata Pahala Nainggolan. Selama ini, kasus suap menyuap di Indonesia masih marak. Amat sering KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus suap, berkaitan dengan petizinan, penyusunan APBN/APBD. Bahkan penyuapan terjadi di semua lembaga, eksekutif, leghislatif, dan yudikatif.

Benar, kasus suap-menyuap terjadi hampir di semua negara yang menerapkan sistem perizinan yang berjenjang dan berkepanjangan. Secatra internasional, suap-menyuap yang terjadfi di Indonesia tidak terlalu mencolok. Indonesia menempati peringkatr ke-90 dari 200 negara. Namun peringkat itu dikhawatirkan meningkat karena selama lima tahun terakhir ini peringkat Indonesia tidak turun meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dipacu. Hukuman yang diterapkan kepada oknum-oknum di perusahaan dan lembaga, tisdak membuat para penyuap dan yang disuap kapok. OTT terus berjalan, pengadilan antikorupsi berjalan di mana-mana, penjara makin penuh.

Selama ini di Indonesia,SNI/ISO belum dimaknai sebagai manajemen anti korupsi/suap, keduanya baru merupakan atribut sebuah perusahaan atau lembaga. Penyampaian SNI/ISO barui bersifat seremonial. Ada perusahaan/lembaga yang mendapat SNI/ISO dengan jalan atau cara-catra yang tidak fair. SNI/ISO yang sedianya sebagai tanda bahwa perusahaan itu bebas suap/korupsi, justru melakukan suap-menyuap agar mendapatkan SNI/ISO. Kedua-duanya di Indonesia dinilai sebagai tanda akreditasi saja, tidak lebih dari itu. Tentu saja tidak semua perusahaan/lembaga penerima SNI/ISO berperilaku seperti itu. Namun masyarakat masih menilai, SNI/ISO bukan sebagai sistem pencegahan suap/korupsi.

Sebetulnya, di Indonesia cukup banyak lembaga pengawasan, baik ditujukan kepada birokrasi maupun investor. Kita mengenal BPK, KASN, Inspektorat, Maghkamah Kehormatan Dewan (MKG), dan sebagainya. Lembaga  pengawasan itu ada di pusat dan daerah. Masyarakat khawatir, dengan banyaknya lembaga pengawas itu justru  peluang terjadinya suap-menyuap makin luas.

Selain pengawasan dilakukan sejak terjadinya kesepakatan antara investor dan pemerintah,  pengawasan harus sangat ketat sejak investor melakjukan proses perizinan. Badan pengawas yang berada di sektor perizinan itu harus benar-benar lembaga antirasyuah yang memiliki sifat antisuap, tidak memiliki mental korup. Sikap mental seperti itu kemudiann harus pula dimiliki semua lembaga pengawas, birokrat, anggota legislatif, yudikatif, dan pemegang otoritas perizinanyang lainnya.

Untuk mencapai sikap dan mental seperti itu tidak cukup dengan membuat lembaga baru. Tanmpaknya, kita harus memulai pekerjaan besar antisuap/korupsi itu dengan menata manajemen kolbu (nmenibnjam istilah AA Gym). Kita semua, warga negara Indonesdia sebelum melakukan pekerjaan, menetapkan hati (kolbu) kita akan taat hukum, jihad melawan korupsi/suap-menyuap, serta menundukkan nafsu pribadi serta kepentingan golongan/politik. ***