7,1 Juta Hektar Lahan Harus Dilindungi Agar Tidak Tergerus Alih Fungsi

41
Petani melihat kondisi sawahnya yang mengering di desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/7). Puluhan hektarE lahan sawah di daerah tersebut terancam gagal panen akibat kekeringan dan kesulitan mendapatkan air irigasi. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww/18.

BISNIS BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 2 Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi), Arif mengungkapkan,  masalah lahan non pertanian semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan lebih dari 100.000 hektar/tahun. Belum termasuk alih fungsi lahan sawah dan kerusakan akibat pencemaran ( limbah) serta kebijakan Pemda Kabupaten/Kota yang tidak berpihak pada pertanian.

Dikemukakan Arif , sebenarnya upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dapat dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan,mengacu UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Selain terdapat PP nomor 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kemudian PP nomor 12/2012 tentang intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP nomor 25/2012 tentang sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurutnya,jika melihat indikator pertumbuhan lahan pertanian , yakni tersedianya lahan pertanian, terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, terwujudnya perlindungan lahan petani, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran petani, meningkatnya perlindungan serta pemberdayaan petani,selain meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak, terwujudnya keseimbangan ekologi dan terwujudnya revitalisasi pertanian.
”Mengenai pengaruh turunnya lahan pertanian, disamping menurunnya produksi pangan , juga menyebabkan terancamnya ketahanan pangan,hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, hilangnya investasi ratusanyang berasal  infrastruktur pertanian (irigasi) ,” ungkap Arif , baru-baru ini di Bandung.

Terkait optimalisasi program lahan pertanian abadi, menurut Arif pemerintah harus melakukan evaluasi secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan perencanaan PLP2B di dalam RTRW yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak didasarkan pada pendapat atau usulan dari masyarakat. Luasan lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang ditetapkan masih pada luasan kabupaten dan paling kecil sampai pada tingkat kecamatan karena lebih aman jika terjadi perubahan lahan dikemudian hari. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi, belum diterapkan karena semua wilayah masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan PLP2B. Kemudian kurangnya sosialisasi PLP2B  dari pemerintah pusat maupun provinsi, di samping karena ketidakmampuan pihak kabupaten dalam mengontrol alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditas.

Terkait dengan permasalahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Popmasepi mengajukan sejumlah rekomendasi,di antaranya Pemda seharusnya menyusun rencana PLP2B sebelum ditetapkan di dalam peta, dilakukan evaluasi terhadap kendala berjalannya PLP2B, evaluasi pasal-pasal ambigu dalam UU 41 tahun 2009, dilakukan koordinasi dari tingkat pusat yang dikordinir oleh Kementerian koordinator bidang perekonomian dan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan reposisi kembali atas tugas dan fungsi masing-masing pada program PLP2B, kemudian pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.  Komoditas yang dikembangkan dalam PLP2B adalah sawah, perlindungan lahan pertanian abadi akan terwujud jika ada ketegasan dari pemerintah dalam menetapkan lahan pertanian abadi dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Jika terdapat peningkatan jumlah penduduk sekalipun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola pemukiman sehingga lebih efisien.

Saat ini , lanjut Arif , terdapat 6 Kabupaten yang telah melakukan penelitian terkait dengan PLP2B dengan dana APBD dimana dana tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan PLP2B di antaranyayang diharuskan pemerintah yakni Kementerian Pertanian harus melakukan sosialisasi lebih intensif, Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan revisi atas peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dengan regulasi PLP2B,Bappeda mengkoordinasikan pembentukan tim PLP2B di daerah, Pendataan petani by name addres diperlukan sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan PLP2B yang dikoordinasi oleh Bappenas dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS dan Kemendagri. ” Kebijakannya harus sesuai dengan koordinasi yang baik sehingga regulasi dari pusat bisa terlaksana dengan baik,” pungkas Arif. (E-018)***