Ratusan Ribu Guru Honorer Beban Berat Mendikbud

142

   RATUSAN ribu guru honorer mengalami nasib yang tidak begitu jelas. Honorarium yang mereka terima tiap bulan sangat minim, jauh di bawah gaji seorang oembantu rumah tangga. Hal itu merupakan beban berat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menterinya baru saja dilantik. Masyarakat pendidikan Indonesia sungguh menaruh harapan besar terhadap Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

      Masalah guru honorer selalu menjadi bola panas ketika kabinet baru ditetapkan. Pada peringatan Hari Guru Nasdional 2019, di semua daerah, masalah guru honorer itu muncul sebagai tema pebicaraan. Masalah  keberadaan guriu honorer, memang merupakan masalah yang dilematis. Pada satu sisi, sekolah  di seluruh Indonesia sangat membuituhkan guru. Sedangkan guru tetap masih sanggat tefrbatas dalam jumlah yang tidak merata. Salah satu jalan keluar yang ditempuh sekolah, mengangkat guru honorer. Mereka diangkat oleh sekolah tanpa payung hukum yang jelas. Mereka tidak mendapat SK sebagai guru dari  pemerintah. Mereka tidak terdaftar sebagai guru di Dinas Pendidikan , apalagi di pusat.

      Namun pada sisi lain,keberadaan guru honoer justru sangat membebabi pemerintah, terutama secara moral. Mereka merupakan tenaga pendidik yang setiap hari menjalankan tugasnya di kelas. Semua siswa memnggil mereka Bapak/Ibu Guru. Secara resmi, mereka berada di luar lingkungan  manajemen kependidikan

       Menteri Nadiem Makarim dalam pidato peringatan Hari Guru 2019 menyinmggung pula keberadaan guru honorer tersebut. Namun belum secara tegas, menyarakan bahwa penerintah akan mengangkat semua guru honorer menjadi guru dengan status pegawai negeri. sipil  Kalasngan DPR seolah mendesak pemerinrah, segera mengangkat mereka menjadi ASN. Mereka mendesak Menteri menetapkan aturan yang pasti berkaitan dengan nasib guiru honore.

       Di Jabar, Guibernur Ridwan Kamil  akan berusaha meningkatkan kesejahteraan guui honorer. Menurut Emil, tahun 2020, Pemdaprov Jabar menghapus SPP untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Gubernur juga berencana memberikan penghasilan yang layak bagi guru hopnorer. Namun Emil tidak secara tegas menyatakan, semua guru honotrer akan diangkat menjjadi ASN. Hal itu memiliki keterkaitan dengan peraturan yang berlaku dari pusat hingga daerah. Ketetapan yang berdasarkan regulasi, merupakan kebijakan pusat. Daerah akan mengikutinya. Namunm sejak tahun 2020 diharapkan tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan gutru honotrer.

        Benar, konsekuensi atas kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi ASN bukan pekerjaan enteng. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup karena jumlah guru honorer di seluruh Indonesia sangat besar.  Pemprov Jabar, misalnya, hanya untuk membebasdkan SPP bagi sisswa sekolah menengah, butuh dana Rp 2 triliun.   Beasaran  penerimaan guru honorer setelah ditingkatkan, belum didata secara cermat.

        Secara umum, nasib guru di Indonesia sekarang ini sudah jauih lebih bauik dibanduing pra-reformasi. Rata-rata pendaparan mereka sama dengan ASN lain ditambah dengan berbagai tunjangan. Sedangkan pendapatan guru honorer, makin jauh tertinggal dari guru tetap. Karena itu, sebelum ada ,kebijakan pengangkatan gurui honorer, sebaiknya pemerintrah, dalam hal ini pemda meningkatkan pendapatanm para guru homorer, minimal berstandar UMR., seperri yang diinginkan Mendikbud. Sedangkan fasilitas lain, hendfaknya sekolah turut serta memikirkan nasib mereka. Kita berhafrap, Kabimet Indonesia Maju, khususmya Kementerian Pendidikan dan Kebudayuaan  menghapus paradigma guru honorer guru termiskin di dunia.  Tahun-tahun berikutnya,  dunia pwendidikan Indonesia terbebas dari i guru honorer dengan segala masalahnya.  ***