Yang Dikhawatirkan Itu, Terjadi

11

APABILA kita pesiar ke Jatrigede, Sumedang, kini kita akan melihat belasan kolam jaring apung (KJA) di bendung amat luias itu. Pemerintah, termasuk para  pemerhati lingkungan dan kepariwisataan, terkejut dengan bermunculannya KJA itu.  Sejak bendung itu diresmpikan, semua otang merasa khawatir, kalau-kalau pada suatu saat, di Jatigede tumbuih budidaya ikan berbasis jarring apung. Menimba pengalaman di Waduk Jatiluhur, Saguling, dan Cirata, boomuignya KJA, sangat mengganggu kelestarian bendungan.

Karena itu, para pengamat lingkungan berharap, Pemda Sumedang dapat mengawasi perkembangan Jatigedfe agar tidak menjadi Jatiluhur kedua dalam budidaya ikan. Sejak awal seyogianya Pemkab Sumedang dan Ototritas Jatigede secara tegas namun persuasif, melarang masyuarajkat membuat KJA di Jatigede. Tentu saja pengelola tidak dapat begitu saja menyalahkan masyarakat pembudidaya ikan dengan cara KJA di Jaigede. Masalahnya, masyarakat terdampak Jatigede tidak punya pilihan lain, \kecuali memanfaatkan air Jatigede untuk berbudidaya ikan.

Amat disayangkan, rencana menjadikan Jatigede sebagai destinasi wisata andalan Jawa Barat, berubah menjadi lahan budidaya ikan. Akibatnya, selain berubah menjadi kumuh dengan saung-saung dan bagbagan serta tiang pancang, akibat besarnya, danau akan kotor akibat sisa pakan yang mengendap di dasar danau. Selain berakibat buruk bagi pertumbuhan biota air termasuk ikan yang bisa tiba-tiba mati masal, peralatan elektronik pembangkit listrik akan cepat terserang korosi.

Belasan KJA dipastikan tumbuh dan dipredikasi akan berkembang seperti yang terjadi di Jatiluhur.  Jangan menunggu sampai KJA menjadi masalah sosial. Bimbinglah masyarakat pembudidaya itu menjadi petani atau pengusaha yang memanfaatkan Jatigede tetapi tidak merusak bendungan dan mengotori airnya. Pemerintah wajib mencari solusi terbaik agar masyarakat sejahtera, Jatigede terpelihara. Amat disayangkan kalau kita membiarkan Jatigede yang dibangun selama 62 tahun itu sudah rusak sebelum termanfaatkan keberadaannya.

Coba kita buka rekaman ketika Jatigede mulai berubah menjadi danau. Rekaman itu kita ambil dari tulisan yang dimuiat Bisnis Bandung tahun 2015 lalu.

Mulai tanggal 31 Agustus 2015 sedikit demi sedikit empat kecamatan di seputar Jatigede-Sumedang berubah menjadi anak laut. Di sana terbentang mega-proyek berupa bendungan  seluas 4980,3 hektar.  Sebanyak 28 desa di empat kecamatan hilang dari peta wilayah Jawa Barat. Desa yang pertama kali berada di dasar danau ialah Desa Jemah,Kecamatan Jatigede.

Di Kecamatan Jatiggede selain Desa Jemah ada empat desa lagi yang tenggelam yakni Desa Ciranggem, Mekarsari, Sukakersa, dan Cijejungjing. Di Kecamatan Jagtinunggal hanya ada dua desa yakni Desa Pawenang dan Desa Sirnasari. Kecamatan Darmaraja kehilangan paling banyak desanya yaitu Desa Darmaraja, Cipaku, Pakualam, Karangpawitan, Jatibungur, Sukamenak,  Leuwihideung, Cibogo, Sukaratu, Tarunajaya, Ranggon, Neglasari,  Cisitu, Pajagan, Cigintung, Cisitu, dan  Sarimekar. Kecamatan Wado merelakan tiga desa tergenangi yakni Desa Wado, Cisurat, Padajaya, dan Sukapura.

Proyek Bendung Jatigede merupakan proyek yang memakan  waktu 62 tahun. Selama itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah seolah-olah terfokus pada masalah ganti rugi lahan dan relokasi penduduk. Hal itupun tidak selesai secara tuntas sampai batas waktu penggenangan, tanggal 31 Agustus 2015. Tentu saja di samping masalah teknis dan investasi, keseriusan pemerintah seolah terpecah. Namun kita semua tidak pernah menyentuh masalah paling mendasar yakni perubahan budaya.

Masyarakat di sekitar bendung itu—tentu saja yang tidak pindah ke tempat yang agak jauh, dihadapkan peda perubahan budaya yang luarbiasa. Perubahan dari masyarakat gunung, ladang, dan pertanian basah, ke budaya air. Bagaimanapun mereka akan menjadi bagian dari danau yang luas itu. Mereka akan menjadi masyarakat air. Tetapi mereka sama sekali tidak dipersiapkan menjadi bagian dari budaya air itu. Perubahan yang tiba-tiba, bagaimanapun akan berdampak sangat dalam. Masyarakat akan terkena shock culture.

Mengapa mereka tidak mendapat bimbingan, pendampingan, bahkan simulasi agar mereka akrab dengan budaya barunya itu? Perubahan budaya itu kini sudah terjadi. Banyak penduduk Jatigede yang bingung, bagaimana menggunakan uang pengganti lahan yang mereka terima. Hanya sebagian yang menemukan jalan hidup yang bermanfaat. Tetapi ada juga yang uangnya tiba-tiba habis, digunakan kebutuhan konsumtif.

Tugas pemerintah mempersiapkan masyarakat Jatigede menjadi masyarakat air yang mampu memanfaatkan bendungan besar itu menjadi bagian dari kehidupannya. Dari mudarat menjadi manfaat tanpa merusak lingkungan.  ***