YLKI : Waspada Penipuan Produk Berkedok Syariah

17

BISNIS BANDUNG — Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, S.H mengungkapkan, praktik penjualan dengan berkedok syariah dijadikan modus oleh pelaku usaha untuk melakukan penipuan . Penduduk Indonesia yang mayoritas  pemeluk agama Islam dijadikan  peluang pemasaran produk perumahan.

Menurut Rio , ribuan konsumen telah ditipu oleh developer berkedok syariah  untuk produk perumahan. Konsumen ditawarkan perumahan dengan konsep menyicil tanpa bunga dan dapat terhindar dari riba, berbeda dengan perumahan konvensional yang menggunakan sistem pembayaran melalui KPR (Kredit Perumahan Rakyat) menggunakan sistim cicilan berjangka plus bunga.

Dijelaskan Rio ,  perumahan syariah merupakan konsep penawaran perumahan cara baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Konsumen Indonesia banyak yang terjebak oleh embel-embel syariah yang ditawarkan pelaku usaha dalam upaya  menggaet konsumen.

“Menyikapi sistim serupa ini , konsumen harus teliti dan cermat sebelum membeli, pelajari lebih dahulu perumahan seperti apa dan yang terpenting perjanjiannya juga perlu dipelajari lebih dalam”, ungkap Rio , baru-baru ini  kepada BB di Bandung.

Menurut Rio Priambodo,  minat publik terkait perumahan syariah cukup signifikan, karena proses pembayarannya dengan metode syariah ,  berbeda jika melalui KPR dengan perbankan yang menetapkan suku bunga. Perbedaan lebih ke cicilan yang rendah tanpa suku bunga dan menggunakan konsep perhitungan syariah.

Manfaat publik jika mengakses/memanfaatkan kredit rumah dengan konsep syariah , Pertama, jika konsumennya beragama Islam, pertimbangannya pasti pada masalah. Kedua secara harga dan cicilan berbeda dengan perumahan konvensional yang lebih mahal dan yang Ketiga bentuk pengelolaan perumahaan dilakukan dengan cara  syariah. Resikonya apabila pelaku usaha menjual perumahan dengan kedok syariah, konsumen akan menjadi korban penipuan .

Mengenai perumahan syariah memang belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Dalam hal ini pemerintah harus bertindak cepat melihat situasi  apabila ada indikasi penipuan,  respons yang seharusnya dilakukan adalah menghentikan izin beroperasinya , selain menutup ruang gerak pemasaran supaya tidak ada konsumen korban penipuan perumahan syariah bertambah banyak. (E-018)***