Kasus HIV/AIDS di Jabar Menurun

8

BISNIS BANDUNG – Pemdaprov  Jawa Barat  tetap  konsisten dalam menangani HIV/AIDS, dibuktikan  dengan menurunnya angka HIV/AIDS positif sebesar 10 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan, hingga September 2019 kasus AIDS di Jawa Barat turun sekitar 5 ribu, sedangkan untuk HIV turun sekitar 7 ribu. Usia produktif yaitu 15-49 tahun dinilai paling rentan terjangkit HIV/AIDS.

“Saat ini yang sudah diketahui sekitar 10 ribu positif AIDS, dari data terakhir sampai september kemarin sudah terjadi penurunan di angka 5-7 ribu,” ujarnya  pada  acara The Indonesian AIDS Conference di  Bandung, Jumat (29/11).

Melalui The Indonesian AIDS Conference (iAIDS) 2019 sebagai langkah konkret dari pemerintah untuk menanggulangi HIV/AIDS. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan pembelajaran untuk penanganan HIV/AIDS di Indonesia, sehingga penanggulangan HIV/AIDS dapat lebih optimal.

Dalam menanggulangi HIV/AIDS, Provinsi Jawa Barat memiliki layanan 1079 puskesmas yang sudah memiliki alat pemeriksaan tes HIV/AIDS. Pihaknya mendorong agar masyarakat yang memiliki risiko untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Terlebih untuk semua pasangan yang akan menikah diharapkan dengan sukarela melakukan tes HIV/AIDS terlebih dulu.

“Misalnya, ada pengantin baru dan salahsatu pasangannya ternyata dia mengidap HIV namun dia tidak jujur kepada pasangannya maka dia kemudian menjadi salahsatu penular,” katanya.

“Salahsatu three zero adalah mencegah adanya HIV baru, yaitu dari Ibu yang positif kemudian ditularkan kepada bayinya. Tentunya kita khawatir bayi ini yang jelas tidak berdosa harus menderita HIV/AIDS bahkan sampai meninggal, tentu ini tidak kita harapkan. Karena sampai dengan saat ini belum ditemukan obat untuk bayi yang tertular HIVAIDS,” jelasnya.

Pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan perubahan prilaku.

“Kami ingin mencegah yang tadinya tidak berisiko jangan sampai mereka masuk ke dalam komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki risiko,” tandasnya. (B-002)***