Kesadaran Tentang Riba Perumahan Syariah Jadi Pilihan

40

BISNIS BANDUNG — Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama (Utama), Dr. R. Adjeng Mariana Febrianti, S.E.,M.M mengatakan, saat ini perumahan yang berbasis syariah mulai digulirkan oleh perbankan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam menentukan pilihannya sejalan dengan perkembangan tingkat kesadaran masyarakat  tentang riba , hingga  beralih ke sistem syariah.

Dikemukakan Adjeng , sejauh ini minat masyarakat terhadap perumahan masih sangat tinggi, di tambah  kesadaran masyarakat tentang riba yang mendorong mereka beralih ke sistem syariah.

Pembiayaan  menggunakan sistem syariah diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di antaranya mengenai bagi hasil yang tidak terdapat pada perbankan konvensional yang menerapkan suku bunga.

Dosen  Pasca Sarjana Universitas Widyatama ini menyebut, keuntungan bagi masyarakat yang menggunakan sistem syariah di antaranya menerapkan aturan sesuai dengan syariat Islam, seperti mudharobah dan tijaroh yang memungkinkan  umat Islam memahami manfaatnya.

Dijelaskan Adjeng Mariana , kerugian atau risiko yang di tanggung apabila menggunakan sistem Syariah, sejauh belum banyak  dikeluhkan, terlihat dari semakin banyaknya perbankan yang menggulirkan sistem syariah  yang diprogramkan  perbankan milik pemerintah maupun swasta.

”Walau ada keluhan yang  terjadi di perbankan syariah ,karena  masih ada masyarakat  yang terbiasa dengan perbankan konvensional yang menawarkan  kemudahan bertransaksi, “ tutur Adjeng, baru-baru ini menjelaskan.

Menurut Adjeng , Peraturan Pemerintah terhadap Lembaga Keuangan berlaku sama terhadap  perbankan  konvensional maupun syariah. Dalam hal ini , diperlukan penjelasan atau informasi tentang sistem syariah yang lebih jelas serta mudah dipahami,  terutama dalam menghadapi perilaku masyarakat yang dinamis sesuai dengan perkembangan informasi yang demikian cepat.

Peraturan yang diterapkan, lanjut Adjeng ,  disesuaikan dengan ketentuan konsep yang digulirkan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melindungi hak nasabah apabila terjadi masalah dalam perbankan. Rekomendasinya menegaskan , bahwa perbankan syariah yang dianggap gagal melaksanakan kewajibannya diberikan sanksi  berupa pembekuan operasional nya sampai bank tersebut melaksanakan kewajibannya. Sedangkan sanksi terhadap developer perumahan  syariah , berupa pencabutan izin usaha, dihentikan semua kegiatannya. (E-018)***