Menuju Jawa Barat Bebas ODOL 2021 Angkutan Berlebih Kurang Pengawasan

21

PERATURAN terkait beban angkutan (truk) sudah cukup ketat dibatasi , meski begitu pelanggaran over dimension dan over loading (ODOL) tetap  terjadi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai salah satu titik lemah yang menyebabkan hal itu adalah pengawasan.

Angkutan ODOL bisa berdampak berkurangnya pengendalian berkendara, membahayakan pengguna lalu lintas lain dan menimbulkan kemacetan, hingga kecelakaan fatal seperti banyak kejadian sepanjang tahun ini.

Dalam rangka mendukung program Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi oleh Astra Isuzu Bandung menyelenggarakan acara Sarasehan untuk memfasilitasi terwujudnya kesepahaman dalam menjalankan Komitmen Bersama “Menuju Jawa Barat Berkeselamatan dan Bebas ODOL 2021” yang  digelar di Astra Isuzu Bandung, Kamis, (5/12).

Sarasehan ini merupakan inisiasi Dishub Provinsi Jabar, didukung oleh APM PT Isuzu Astra Motor Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, diikuti  150 orang peserta.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dr. Hery Antasari,  S.T.,  M.Dev,Plg, menyebutkan,  kendaraan bermotor yang pengoperasiannya over dimensi dan over loading (odol) memiliki banyak potensi kerugian di antaranya, penurunan kecepatan yang mengakibatkan kemacetan, penurunan umur jalan yang berakibat kerusakan jalan, kerugian anggaran pemeliharaan jalan dan kerusakan jalan yang berpotensi meningkatkan terjadinya kecelakaan. ”Pemerintah daerah  sangat mendukung program pemerintah pusat untuk menuju bebas odol 2021,” ujar Hery.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terwujud kesepahaman antara semua pihak terkait dan pengusaha  angkutan barang dalam komitmen bersama  Menuju Jabar Bebas  ODOL. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah komitmen bersama yang ditandatangani oleh asosiasi, organisasi, himpunan, perkumpulan pemilik barang dan pemilik angkutan barang.

 Sarasehan ini melibatkan lintas sektor selain Dishub serta menghasilkan  kesepakatan menaikan penanganan hingga lintas Menko , yakni Menko Maritim dan Investasi dan Menko Perekonomian.

“Ini karena Jabar selalu menjadi perlintasan penting dan paling besar pada saat-saat tertentu , seperti mudik Lebaran misalnya. Kami menginginkan kebijakannya bisa berlaku nasional,” tutur Hery.

Sementara Marketing Division Head Isuzu Astra Motor Indonesia , Attias Asril mengatakan,  pihaknya sangat mendukung program ODOL yang dicanangkan pemerintah pusat di Jabar yang diinisiasi oleh Dishub Jabar.

Menurutnya, banyaknya angka kecelakaaan yang terjadi, di antaranya disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak , salah satunya disebabkan kendaraan angkut yang over dimensi dan over kapasitas.

” Ini tentunya sangat berkaitan dengan angkutan truk. Kalau dibiarkan terus dalam kondisi over load over dimensi , akan s menguras anggaran perawatan jalan yang mungkin seharusnya bisa dipergunakan untuk menambah ruas jalan lagi,” kata Asril.

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Widya Wibawa mengemukakan , pihaknya mendukung program ODOL karena selalu dikaitkan dengan angkutan barang.

Dengan hadirnya sosialisasi ODOL ke berbagai pihak dan lintas sektoral, menurutnya, permasalahan ini bisa lebih cepat terselesaikan.

“Aptrindo sangat mengapresiasi Pemprov Jabar melalui Dishub yang sudah menginisiasi sosialisasi odol , sehingga ke depannya penegak hukum bisa konsisten dan tidak tebang pilih,” tambahnya.  (E-002)***